Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Dorong Percepatan Pembangunan Sejuta Rumah

Kompas.com - 25/05/2022, 09:30 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 menyebutkan angka backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,75 juta.

Untuk itu pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan perumahan melalui Program Sejuta Rumah.

Selain demi memenuhi kebutuhan tempat tinggal layak bagi masyarakat, program tersebut juga mendorong usaha lain yang terkait dengan pembangunan rumah.

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin memastikan Pemerintah mendukung pembangunan perumahan, bukan hanya karena mengurangi backlog, tapi juga punya multiplier effect.

Baca juga: Terima DPP REI, Wapres Tekankan Merger UUS BTN-BSI Tak Kurangi Pelayanan Pembiayaan Perumahan

"Termasuk usaha masyarakat, seperti gorden, bata, dan pasir,” tegas Wapres ketika menerima Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI), di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta, Selasa (24/05/2022).

Meskipun sempat terdampak akibat pandemi, sektor properti masih menunjukkan tren positif dibandingkan sektor lain. Untuk itu, ia menekankan, pembangunan satu juta rumah harus dioptimalkan.

“Pemerintah mendorong pembangunan satu juta rumah, hanya memang di pandemi ada penurunan tahun 2020-2021, tetapi masih positif dibanding sektor lain, ini harus didorong terus,” tegas Wapres.

Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida mengungkapkan, saat ini sektor perumahan masih menunjukan hasil positif dibandingkan dengan sektor usaha lain meskipun sedikit melandai di tengah pandemi yang melanda.

Baca juga: Mudahkan Pekerja Punya Rumah, REI Gandeng BTN Tawarkan Skema Rent To Own

“Program sejuta rumah yang sedang berjalan dan on the right tract, peningkatan selama pandemi sedikit melambat, tapi selama pandemi salah satu bidang usaha yang masih postif adalah di bidang properti, termasuk di bidang perumahan masyarakat berpenghasilan rendah,” ucapnya.

Saat ini DPP REI sedang mendorong program untuk memudahkan masyarakat, khususnya pekerja untuk mendapatkan perumahan layak huni, khususnya apartemen dengan cara menyewa untuk kemudian memiliki (rent to own).

“Untuk apartemen kami sampaikan ada program rent to own, bukan masalah kejenuhan market, tapi kemampuan masyarakat untuk memililiki apartemen karena nilai bangunannya cukup mahal, sehingga dengan program ini menyewa dulu untuk memiliki kemudian,” tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com