Selama 2021, Uang Ganti Rugi Langsung Proyek Tol Mencapai Rp 10,1 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mencatat, pembayaran langsung ganti rugi sektor jalan tol pada tahun 2021 mencapai Rp 10,1 triliun. 

Ini artinya, terdapat kenaikan pembayaran langsung sebesar 46 persen dibandingkan tahun 2020 yang hanya mencapai Rp 1,9 triliun.

Untuk diketahui, pada tahun 2020, mekanisme pembayaran ganti rugi proyek jalan tol didominasi oleh dana talangan tanah (DTT) sebesar 89 persen atau jumlahnya setara Rp 16 triliun.

Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi mengakui memang terdapat pergeseran mekanisme pembayaran ganti rugi dari DTT ke langsung.

"Nah yang menarik dari waktu ke waktu, kalau zaman dulu porsi terbesarnya senantiasa DTT. Itu kenapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya terkena impact, karena harus menyiapkan uang terlebih dahulu," katanya dalam webinar Infrastruktur untuk Indonesia, Rabu (2/3/2022).

Akhirnya, imbuh Basuki, hal tersebut berimbas pada sisi keuangan dari BUMN Karya tersebut.

"Nah, belakangan progresnya menjadi bergeser (ke) pembayaran langsung. Ini Alhamdulillah kalau kami cross-check ke badan usaha sekarang terbantu (karena) porsi pembayaran langsung semakin tinggi," sambung Basuki.

Baca juga: Sejak 2016, Pembebasan Lahan PSN Telan Dana Rp 91,93 Triliun

Sehingga, pergeseran tersebut tidak berdampak pada sisi keuangan dari BUMN Karya itu sendiri.

Mekanisme DTT adalah badan usaha melakukan pembayaran terlebih dahulu atau menalangi ganti rugi Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut. Nantinya, mereka tersebut menagihkan total pembayaran kepada LMAN.

Sementara pembayaran langsung mekanismenya adalah petugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di daerah mengajukan tagihan, misalnya di sektor jalan tol melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Kemudian, LMAN akan meneliti tagihan tersebut dan membayarkan langsung ganti ruginya.

Adapun pembebasan lahan PSN sejak tahun 2016 hingga 25 Februari 2022 telah direalisasikan sebesar Rp 91,93 triliun.

Rinciannya, sebanyak 53 PSN jalan tol sebesar Rp 79,45 triliun, 40 PSN bendungan Rp 8,33 triliun, irigasi senilai Rp 548,4 miliar.

Kemudian, 1 PSN air baku Rp 20,86 miliar, 9 PSN jalur kereta api Rp 2,71 triliun, serta masing-masing satu pelabuhan dan KSPN Rp 791,7 miliar dan Rp 84,93 miliar.