Februari IPO, Adhi Commuter Properti Terbitkan 8 Miliar Lembar Saham

JAKARTA, KOMPAS.com– PT Adhi Commuter Properti (ADCP) akan melakukan aksi penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) pada Februari 2022. 

Anak usaha PT Adhi Karya Persero Tbk (ADHI) ini akan menerbitkan saham baru sebesar 28,6 persen atau setara dengan 8.011.204.500 lembar saham dengan rentang harga Rp 130-Rp 200 per lembar saham.

“Rencananya ADCP akan masuk bursa pada Februari 2022. Kami sangat optimistis melihat perkembangan situasi dan animo investor yang sangat baik,” kata Sekretaris Perusahaan ADCP, Adi Sampurno dalam keterangannya, Kamis (27/01/2022). 

Menurutnya, tahun 2022 sektor properti mulai pulih secara bertahap. Hal itu menjadi keyakinan perseoroan untuk segera melantai di bursa.  

Ekonom dan Praktisi Pasar Modal Lucky Bayu Purnomo mengatakan properti yang berdekatan dengan transportasi massal sangat bagus dan inovatif.

Baca juga: Ini Alasan di Balik Keputusan Adhi Commuter Properti Gandeng China Railway

Karena itu prospek saham ADCP akan berkaitan dengan berbagai langkah perusahaan dalam melakukan optimalisasi asetnya.

Keputusan menunda IPO sepanjang 2021 hingga awal tahun 2022 juga dinilai tepat seiring situasi yang penuh ketidakpastian dan terjadi koreksi.

“Proses IPO harus terus membandingkan kondisi perusahaan dengan sektornya, serta kondisi pasar secara umum,” kata Lucky.

Namun, ia menilai tahun ini merupakan momentum yang tepat untuk IPO. Salah satu indikasinya adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mulai menguat ke level 6.600.

Meski belum mencapai level tertinggi sepanjang sejarah di level 6.754, namun kondisi penguatan sudah terjadi sejak awal tahun 2022. Hal ini menjadi indikasi optimisme para investor terhadap pasar ke depan.

Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Realestat Indonesia (DPP REI) Paulus Totok Lusida memprediksi sektor properti akan semakin membaik tahun 2022.

Pemulihan sektor properti juga akan berasal dari sentimen positif pasar terhadap kesuksesan vaksinasi dan berbagai kebijakan dan insentif yang diberikan pemerintah serta otoritas terkait.

Beberapa kebijakan tersebut antara lain Undang Undang Cipta Kerja yang telah memangkas berbagai kendala penghambat bisnis dan meringkaskan birokrasi yang berbelit.

Ada juga program restrukturisasi utang untuk counter cyclical policy oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Di luar itu, insentif lain seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga akhir Desember 2021, tren penurunan suku bunga KPR, serta relaksasi batasan kredit atau loan to value (LTV) yang memungkinkan masyarakat membeli properti dengan uang muka nol persen.