Konstruksi Pelabuhan Ambon Baru Diprediksi Habiskan Rp 5 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelabuhan Ambon Baru akan dimulai pembangunannya paling lambat  bulan Januari 2022, seiring dengan meningkatnya urgensi pelabuhan baru.

Dalam proses konstruksinya, nilai investasi diperkirakan mencapai Rp 5 trilun. Nantinya, lokasi pelabuhan ini berada di perbatasan Desa Waai dan Liang.

Seperti dikutip dari laman Kementrian Investasi/BPKM, pembangunan pelabuhan Ambon Baru dilakukan untuk mengatasi beberapa tantangan yang tidak dapat terselesaikan bila hanya mengandalkan pelabuhan yang ada saat ini.

Pelabuhan yang ada saat ini, yakni Yos Sudarso Ambon sudah hampir mencapai kapasitas maksimumnya, yang diproyeksikan akan terjadi dalam waktu 10 hingga 15 tahun mendatang.

Baca juga: Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Gunakan Skema Pendanaan KPBU

Perluasan lahan untuk pelabuhan ini juga sulit, karena terletak di antara kawasan pemukiman dan fasilitas umum.

Pelabuhan perikanan terpisah di Ambon juga hampir mencapai kapasitas maksimumnya, sementara jalur perdagangannya di Teluk Ambon tetap menjadi salah satu yang tersibuk di negara ini.

Untuk menampung semakin banyaknya peti kemas dan kargo yang melewati kota pelabuhan tersebut, pemerintah mendesak pembangunan Pelabuhan Ambon Baru untuk segera dimulai.

Karena bernilai tinggi terhadap perekonomian nasional, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengusulkan agar pembangunan pelabuhan ini masuk dalam salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2020-2024.

Dibangun di atas lahan 700 hektar, Pelabuhan Ambon Baru akan memiliki terminal peti kemas internasional dan domestik, terminal roro, pelabuhan perikanan, fasilitas pemrosesan perikanan (TPI), kawasan industri dan logistik, serta terminal LNG dan pembangkit listrik.

Pembangunan pelabuhan tahap pertama diperkirakan menelan biaya Rp 2,214 triliun, dengan Rp 1,207 triliun di antaranya untuk infrastruktur dasar akan diambil dari APBN.

Sedangkan untuk pembangunan tahap selanjutnya, pendanaan akan bersumber dari kerja sama Pelindo IV dengan pihak swasta melalui Kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Skema investasi pelabuhan akan menggunakan skema kerja KPBU hingga Rp 5 triliun.

Dengan pembangunan baru di Maluku, pemerintah ingin meningkatkan nilai provinsi ini secara keseluruhan, khususnya dengan potensi yang belum tergarap di sektor perikanan.