Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bernardus Djonoputro
Ketua Majelis Kode Etik, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP)

Bernardus adalah praktisi pembiayaan infrastruktur dan perencanaan kota. Lulusan ITB jurusan Perencanaan Kota dan Wilayah, dan saat ini menjabat Advisor Senior disalah satu firma konsultan terbesar di dunia. Juga duduk sebagai anggota Advisory Board di Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung ( SAPPK ITB).

Selain itu juga aktif sebagai Vice President EAROPH (Eastern Region Organization for Planning and Human Settlement) lembaga afiliasi PBB bidang perencanaan dan pemukiman, dan Fellow di Salzburg Global, lembaga think-tank globalisasi berbasis di Salzburg Austria. Bernardus adalah Penasehat Bidang Perdagangan di Kedubes New Zealand Trade & Enterprise.

Pakis Hutan, Tradisi Pamali, dan Tahun yang Baru

Kompas.com - 05/01/2022, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Namun, degradasi terus terjadi di sepanjang pojok mata mengerling.

Kawasan Bandung Utara (KBU) adalah kawasan yang sangat penting karena menyuplai air tanah bagi wilayah Cekungan Bandung.

Sekitar 60 persen air tanah Cekungan Bandung disuplai dari kawasan seluas 40.000-an hektar  ini, dan sisanya sekitar 40 persen dipenuhi dari Kawasan Bandung Selatan.

Nah, ada laporan Pemprov yang menyatakan bahwa sekarang sudah 18,8 persen terbangun, maka terlihat hampir mendekati batas maksimal 25 persen kawasan terbangun. Tak sedikit zonasi hutan lindung yang dijadikan pertanian dan pembangunan.

Kebijakan daerah bertabrakan dengan lemahnya pengawasan, pelaksanaan juklak dan juknis, dan tidak ada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) KBU.

Juga terjadi tumpang tindih dengan aturan Kawasan Strategis Nasional Cekungan Bandung Perpres Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

Kini, beberapa usaha konservasi terus berjalan seperti Citarum Harum untuk perbaikan kualitas daerah aliran sungai (DAS) Citarum.

Juga dilakukan moratorium melalui Tim Koordinasi Penataan Ruang (TKPRD), guna pengendalian terhadap pemanfaatan ruang di KBU dari mulai perencanaan, pemanfaatan hingga pengawasan di KBU.

Sejak Agustus 2021 TKPRD sudah tidak mengeluarkan rekomendasi baru pembangunan besar, semua dibatalkan atau ditolak. Mari kita awasi bersama pengendaliannya.

KBU memang sudah sewajarnya menjadi obyek obsesif kompulsif para pelestari alam.

Di kaki-kaki gunungnya pun, pakis-pakis mulai malu memunculkan diri. Tanda bahaya di pelupuk.

Semoga pada tahun yang baru ini, kita bisa menghidupkan tradisi pamali merusak hutan. Dan 2022 membawa energi positif, bagaikan rerimbunan pakis di hutan kita.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com