Cegah Jakarta Tenggelam, Tiga Sistem Penyediaan Air Minum Regional Dibangun

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk memenuhi kebutuhan air dan mencegah tenggelamnya Provinsi DKI Jakarta, Kementrian PUPR akan membangun tiga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam rilis yang diterima Kompas.com, Senin (3/1/2021).

Seperti diketahui, pembangunan SPAM ini merupakan bagian dari penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) “Sinergi dan Dukungan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta”.

MoU tersebut ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pada Senin (3/1/2021).

Baca juga: Cegah Jakarta Tenggelam, Pempus dan Pemprov DKI Bersinergi Bangun SPAM

Menteri Basuki menegaskan penyediaan air minum ke semua lapisan masyarakat adalah kewajiban pemenuhan kebutuhan dasar. 

Kemudian penyediaan air minum perpipaan juga dilakukan untuk mengurangi ekstraksi air tanah dan merupakan salah satu solusi mencegah Jakarta tenggelam.

Karena itu, Kementerian PUPR berkomitmen untuk membangun 3 (tiga) SPAM Regional melalui skema KPBU.

Tiga SPAM tersebut adalah SPAM Regional Jatiluhur I dan SPAM Regional Karian-Serpong yang saat ini telah berjalan, serta SPAM Regional Djuanda/Jatiluhur II masih dalam tahap penyiapan.

“Dengan terbangunnya 3 (tiga) SPAM Regional tersebut, diharapkan dapat menambah kapasitas suplai air minum Provinsi DKI Jakarta sebesar 9.254 liter per detik,” ujar Basuki.

Kehadiran SPAM ini diprediksi dapat meningkatkan cakupan pelayanan sebesar 30 persen.

Kementerian PUPR juga akan memberikan dukungan infrastruktur hilir kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Masing-masing untuk penyerapan air minum curah tahun pertama Proyek SPAM Regional Jatiluhur I dan SPAM Regional Karian Serpong serta fasilitasi proyek terkait pembangunan IPA Buaran III.

Karena itu, Kementerian PUPR berharap Pemprov DKI segera menyiapakan readiness criteria sehingga SPAM Regional bisa segera dimanfaatkan.

Dalam rangka percepatan proyek tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan fasilitasi melalui rangkaian pembahasan bersama antara Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta.

Mendagri Tito Karnavin juga memastikan bantuan dalam bentuk dukungan regulasi yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan Nota Kesepakatan sebagaimana amanat UU Nomor 23 tahun 2014.