Soal Penerapan JakLingko, BI: Kalau Bisa Multi Instrumen

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) memberikan sejumlah masukan soal penerapan sistem transportasi terintegrasi di Jabodetabek, yakni JakLingko.

Mengingat JakLingko mengintegrasikan sistem pembayaran, tarif, dan rute di MRTJ, Transjakarta, LRT, KCI, serta Railink.

Sebagaimana yang disampaikan Kepala Grup Elektronifikasi dan Standarisasi Kompetensi SP-PUR DPSP Bank Indonesia (BI) Rahmat Hernowo saat webinar ITS Indonesia, Selasa (28/12/2021).

Baca juga: Rugi Rp 65 Triliun Per Tahun Akibat Macet, Solusinya Integrasi Transportasi Publik Jabodetabek

"Pada prinsipnya kami mempersilahkan para pihak untuk melakukan kerja sama business to business, tapi di lain sisi kami memberi pagar," ujarnya.

Pagar yang dimaksud yakni prinsip dasar sesuai Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025. Jadi, harus menjaga intregritas, interoperabilitas, serta interkoneksi pada programnya.

"Kemudian misalkan ya, instrumennya yang digunakan tidak hanya satu. Kalau bisa multi instrumen agar masyarakat atau penggunanya nyaman," terang Rahmat.

Hal ini mengingat, user experience menjadi bagian penting dalam ticketing system yang berbasis digital.

Dia mencontohkan pengguna yang akan menggunakan aplikasi ataupun suatu sistem. Tetapi sistem itu hanya bisa berjalan menggunakan kartu tertentu saja.

Sementara itu, pengguna tersebut tidak memiliki kartu. Akhirnya akan ada dua kemungkinan, terpaksa membeli kartu dan menggunakannya, atau tidak menggunakan sama sekali.

"Tapi kalau menggunakan multi instrumen ini kan memudahkan, itu yang kami harapkan," tandasnya.

Di sisi lain, secara menyeluruh BI juga memiliki concern sistem pembayaran terkait penerapan JakLingko.

Pertama, sistem pembayaran bisa memenuhi prinsip non-eksklusif, interoperabilitas, dan interkoneksi.

Kedua, perlu adanya uji coba rekonsiliasi dispute resolution serta pengujian terhadap service level agreement (SLA) guna memastikan keandalan sistem pembayaran berjalan dengan baik.

"Jadi pengalaman sebelumnya, biasanya bagaimana membagi-bagi hasil dari tiket itu yang menjadi titik-titik kritikal, sehingga ini perlu diperkuat," tutur Rahmat.

Lalu concern terakhir ialah pemenuhan penyelesaian kesepakatan dan komitmen bisnis antar pihak terkait sesuai ketentuan.