Sudah Beralih Fungsi, Kawasan Hutan di Desa Bangli Harus Segera Dilepaskan

Kompas.com - 29/11/2021, 19:30 WIB
Kementerian ATR/BPN Percepat Proses Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan di Desa Bangli Kementerian ATR/BPNKementerian ATR/BPN Percepat Proses Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan di Desa Bangli

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong dilakukannya pelepasan kawasan hutan di Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali.  

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Surya Tjandra mengatakan, Desa Bangli seluas 118 hektar yang telah lama ditempati oleh masyarakat secara turun temurun sejak tahun 1932 ini, sebagian wilayahnya berada di kawasan hutan dan berbatasan langsung dengan hutan lindung.

"Keberadaan masyarakat yang menguasai tanah di kawasan hutan masih menjadi problematik pemerintah yang harus diselesaikan," kata Surya dalam keterangannya, Senin (29/11/2021). 

Berdasarkan informasi Kepala Desa Bangli, awalnya pada tahun 1932, lahan seluas 118 hektar itu merupakan lokasi kontrak perjanjian untuk perkebunan kopi.

Namun, selama penguasaan tanah oleh masyarakat dari tahun ke tahun, terjadi alih fungsi lahan dari budidaya kopi menjadi lahan permukiman, pekarangan, fasilitas umum, dan tempat ibadah, serta terdapat budaya yang berkembang.

Baca juga: Kalteng dan Riau Punya Persoalan Kawasan Hutan, Ini Pemicunya

“Secara sosial dan ekonomi, sudah tidak layak disebut kawasan hutan karena sudah beralih fungsi sebagai tempat tinggal dan perkebunan," ujarnya. 

Tanah yang sudah ditempati selama turun temurun ini merupakan satu-satunya sumber bagi penghidupan masyarakat.

"Maka dari itu, perlu untuk kami perjuangkan agar masyarakat di sini bisa mendapat kepastian hukum,” lanjutnya. 

Surya menerangkan, persoalan tanah di Indonesia memang rumit karena wilayahnya terbagi menjadi dua bagian.

Sepertiganya merupakan Area Penggunaan Lain (APL) yang dikelola oleh Kementerian ATR/BPN, dan dua pertiga merupakan kawasan hutan yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.