Basuki Tegaskan, Tugas Pemerintah Mencarikan Air Minum, Bukan Membuat Proyek

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengingatkan stakeholder pemerintahan terkait pentingnya Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

Sebab, sarana dasar ini berkaitan dengan aspek kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Khususnya dalam memerangi stunting akibat minimnya ketersediaan air bersih dan sanitasi.

Berdasarkan data mulai 2008-2021, Program Pamsimas telah menyasar 33 provinsi, 408 kabupaten/kota, dan 36.054 desa. Dengan jumlah penerima manfaat 23,57 juta jiwa se Indonesia.

Baca juga: Tingkatkan Ketersediaan Air Minum dan Sanitasi, INCUBITS Diluncurkan

"Tolong kepala daerah dan pengelola kalau ada Pamsimas yang tidak berfungsi laporkan. Karena kami sekarang fokus pada program Optimalisasi Pemeliharaan Operasi dan Rehabilitasi (OPOR)," kata Basuki dalam Rakornas Program Pamsimas III Tahun 2021 secara virtual, Kamis (25/11/2021).

Menurut dia, Kementerian PUPR dalam tiga tahun ke depan akan sangat selektif perihal pembangunan infrastruktur baru. Kecuali jika ada perintah dari Presiden.

"Tapi kalau tidak perintah Presiden, kami kebanyakan OPOR-nya itu, memanfaatkan apa yang sudah kita bangun. Jadi pembangunan selama ini tetap bisa bermanfaat," ujarnya.

Sehingga, seluruh pihak patut untuk selalu memeriksa keberlanjutan Pamsimas. Kalaupun tidak beroperasi maksimal, segera dilakukan perbaikan.

"Itu angkanya (data) besar-besar saya khawatir, sudah di cek belum itu keberlanjutannya, sudah berapa persen yang sudah tidak bermanfaat, jangan disembunyikan angka-angka begitu, justru diperbaiki," tuturnya.

Program Pamsimas prinsipnya menciptakan dan menyediakan sarana untuk daerah-daerah yang tidak memiliki air serta sanitasi. Bukan sebaliknya di daerah yang sudah memiliki air justru dibangun Pamsimas.

Sebab, di daerah yang airnya melimpah, masyarakat sudah bisa menyalurkan sendiri ke rumah masing-masing. Sehingga tidak memerlukan adanya pembangunan dari Pemerintah.

Basuki bahkan akan mencarikan air untuk daerah yang tidak memiliki sumber daya air (SDA). Bukan sebaliknya, membuat proyek di daerah dengan SDA yang kaya.

"Karena tugas kita menyediakan air, bukan membuat proyek Pamsimas," tegasnya.

Intinya, setiap Pamsimas bisa memberikan nilai manfaat yang nyata bagi masyarakat. Hal ini juga berlaku bagi proyek infrastruktur air lainnya yang telah dibangun.

Basuki mencontohkan, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu kota Kecamatan (IKK) Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB.

"Kalau bisa mengurangi non revenue water (NRW) dari 40 persen menjadi 20 persen akan saya tambah kapasitasnya," katanya.

Namun, jika NRW atau tingkat kehilangan airnya masih belum menurun, maka tidak diperkenankan menambah kapasitasnya.

"Jadi Bukan NRW yang masih 40 persen ditambah kapasitasnya, tidak betul pola pikirnya. Kita tantang dulu PDAM untuk menurunkan NRW kalau sudah berhasil baru kita tambah kapasitasnya, jadi lebih bermanfaat," pungkasnya.