Kompas.com - 11/10/2021, 13:30 WIB
Pulau kecil terluar Kementerian ATR/BPNPulau kecil terluar

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyampaikan, sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Indonesia memiliki 111 pulau kecil terluar yang berlokasi di batas negara. 

Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra mengatakan untuk bisa menguasai seluruh pulau tersebut, harus dapat dibuktikan salah satunya dengan sertifikat hak atas tanah. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ketika kita melakukan negosiasi wilayah dengan negara tetangga, harus bisa menunjukkan bukti bahwa memang Indonesia ada di situ. Salah satu buktinya adalah dikeluarkannya sertipikat resmi dan yang mengeluarkan sertipikat hak atas tanah itu, kami dari Kementerian ATR/BPN," kata Surya dalam keterangannya, Senin (11/10/2021). 

Salah satu tantangan dalam melakukan reforma agraria di pulau kecil terluar adalah mengenai ego sektoral yang terjadi antar pemangku kebijakan. 

Baca juga: Oknum BPN yang Terlibat Sengketa Tanah, Tak Bisa Ditolerir

"Jadi kita punya tantangan bagaimana bertemu dua rezim, yang satu rezim izin, satu lagi rezim hak. Ini persoalan kita, bukan persoalan luar negeri dan kita tuntaskan satu per satu. Jadi kebayang kerumitan birokrasi kita," jelasnya. 

Menurut Surya, ego sektoral dapat menghambat reforma agraria di pulau kecil terluar. Dia menegaskan risiko terbesarnya yaitu kehilangan peluang dalam melakukan penguasaan lahan di pulau tersebut. 

Ego sektoral membuat peluang penguasaan lahan hilang. Bukan cuma peluang, tapi juga bisa kehilangan pulau cuma karena adanya ego sektoral.

"Jadi saya keliling ke sana ke sini hanya untuk mempercepat pengurangan ego sektoral dan memberikan hak kepada pulau terluar. Paling tidak kita sudah mulai bergerak ke arah situ," tutur dia. 

Sebagai negara maritim, sudah saatnya memberikan perhatian khusus terhadap kawasan pesisir dan pulau terluar.

"Di sana ada persoalan antara kolektivitas dan individualitas. Masyarakat kolektif, haknya bagaimana? Apakah kita kasih kolektif atau individu? Ini terkait dengan kepastian hak, butuh keseimbangan yang tepat dan Ibu Bapak di sini yang paling paham di daerahnya, pasnya seperti apa," ucap dia. 

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.