Rumah Khusus ASN KKP Akan Dibangun di NTT hingga Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian PUPR sedang dalam proses penjajakan terkait rencana pembangunan rumah untuk para ASN Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertugas di wilayah perbatasan dan pulau terluar.

Kementerian PUPR pun meminta KKP untuk mempersiapkan lahan lokasi pembangunan serta mengajukan permohonan usulan pembangunan rumah khusus (rusus) maupun rumah susun (rusun).

Hal itu disampaikan saat Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menemui perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Rabu (29/9/2021).

"Kami minta KKP untuk mendata lokasi serta usulan kebutuhan rumah ASN ke Kementerian PUPR," kata Khalawi dikutip dari laman Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, Rabu (29/9/2021).

Baca juga: Pemkot Pariaman Minta Pemerintah Bedah 1.232 Rumah

Khalawi mengatakan, pembangunan rumah untuk para ASN menjadi bagian dari salah satu target Program Sejuta Rumah.

Hal ini karena masih banyak ASN yang bertugas di daerah belum memiliki rumah, sehingga perlu dikerjakan dengan baik.

"Jadi mereka bisa tinggal di tempat yang layak huni serta fokus dalam bekerja," kata Khalawi.

Kementerian PUPR siap berkoordinasi dengan berbagai Kementerian atau Lembaga serta Pemerintah Daerah yang membutuhkan bantuan pembangunan rumah bagi para ASN yang memang sangat membutuhkan.

Selain itu, para ASN juga bisa memiliki hunian dengan membeli rumah bersubsidi dengan angsuran sangat terjangkau.

Jadi, mereka bisa memiliki aset rumah dan membayar angsuran dengan ringan dan biaya terjangkau.

Rumah dinas untuk ASN saat ini memang sangat terbatas, sehingga dengan pembangunan rumah ini diharapkan bisa membantu mereka untuk tinggal di rumah yang layak huni khususnya di wilayah perbatasan dan pulau terluar.

Sementara itu, Sekjen KKP Antam Novambar mengatakan, sebelumnya kementerian PUPR yang sudah membangun perumahan ASN KKP yang bertugas di wilayah Karawang, Kendari dan Sorong.

Ke depannya, KKP juga ingin mengajukan beberapa program peningkatan kesejahteraan ASN KKP yaitu permohonan untuk membangun perumahan dinas untuk ASN KKP di wilayah perbatasan dan pulau terluar.

Serta beberapa lokasi prioritas seperti di provinsi Papua, NTT dan Ambon.

"Terus terang selama ini di KKP untuk perumahan dinas sangat minim boleh dikatakan tidak ada. Baru Kementerian PUPR yang membangun rumah untuk pegawai KKP," jelas Antam.

KKP masih tergolong Kementerian paling bungsu dan infrastrukturnya masih dikhususkan dan diutamakan untuk kantor-kantor dan sekarang Menteri KKP juga fokus pada penyedian tempat tinggal pegawai.

"Kami siap untuk menyediakan lahan untuk rumah khusus maupun Rusun sehingga pemanfaatan lahan lebih optimal," tutup Antam.