Booming Infrastruktur di Indonesia Bikin Utang BUMN Meningkat

JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek pembangunan infrastruktur secara besar-besaran di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berdampak besar pada kondisi keuangan BUMN konstruksi yang terlibat di dalamnya.

Terlebih kondisi pandemi Covid-19 yang melanda dunia selama satu tahun lebih ini membuat utang perusahaan pelat merah ini pun turut meningkat.

Fitch Solution dalam laporan yang diterima Kompas.com, Rabu (8/9/2021), mengungkapkan pada awalnya pemerintah Indonesia mengalokasikan proporsi yang cukup besar dalam Tahun Anggaran (TA) 2021 untuk pembangunan infrastruktur.

Sayangnya, pandemi Covid-19 yang masih berlangsung memaksa pemerintah untuk melakukan penyesuaian alokasi dana guna penanganan krisis termasuk pembangunan infastruktur perawatan kesehatan.

Baca juga: Industri Konstruksi Indonesia Terkoreksi, Tumbuh hanya 2,7 Persen

“Hal tersebut dapat menyebabkan proyek dalam fase pra-konstruksi mendatang ada di bawah tekanan berat, terutama yang didanai negara,” jelas Fitch Solution.

Dalam pengerjaan proyek konstruksi di Indonesia, pemerintah memberi kepercayaan kepada sejumlah BUMN konstruksi.

Dengan demikian, harus ada dukungan berupa penyertaan modal atau suntikan dana meskipun kondisi keuangan negara saat ini masih belum stabil.

Berdasarkan data dari Proyek Utama Infrastruktur (KPD), lebih dari 50 persen pekerjaan konstruksi diberikan kepada BUMN yang sudah mapan seperti PT Wijaya Karya (Persero) Tbk,  PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (PErsero) Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Baca juga: PMN Rp 6,2 Triliun Cair, HK Gunakan untuk Tiga Ruas Tol Trans-Sumatera

BUMN ini terlibat dalam sebagian besar proyek infrastruktur raksasa seperti Pelabuhan Laut Dalam Patimban di Jawa Barat hingga pembangunan Sistem Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.

“Akibat dari Indonesia booming infrastruktur, BUMN terus menambah utang dalam jumlah besar dan terancam mengalami kesulitan keuangan, terutama dalam kondisi pandemi Covid-19,” papar Fitch Solution.

Kondisi ini menyebabkan penundaan pada pelaksanaan proyek dan gangguan arus kas sehingga bisa menjadi masalah bagi BUMN bidang konstruksi.

Hal ini semakin diperumit oleh lonjakan harga bahan bangunan sepanjang tahun 2021, meskipun diperkirakan akan normal pada tahun 2022.

Baca juga: Tujuh Bank Sepakat Restrukturisasi 75 Persen Total Utang Waskita Karya

Namun Fitch Solution tetap optimistis pertumbuhan tahun 2022 dan seterusnya bisa meningkat karena permintaan fundamental dan regulasi yang kuat untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

Dalam anggaran yang diusulkan untuk tahun 2022 mendatang, infrastruktur masih tetap menjadi salah satu fokus utama pemerintah Indonesia.

Diperkirakan, program infrastruktur skala besar yang didukung pemerintah seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) serta reformasi struktural kemungkinan akan dipercepat sebelum Jokowi mengakhiri masa jabatannya.