Salurkan Dana Pengadaan Lahan, LMAN Prioritaskan Tol Trans-Sumatera

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menggelontorkan pembiayaan investasi pada klaster infrastruktur sebesar Rp 86,4 triliun dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2022.

Anggaran tersebut dikucurkan untuk lima Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Infrastruktur dan empat Badan Layanan Umum (BLU) dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hal ini dalam konferensi pers virtual yang dikutip Kompas.com dari kanal YouTube Perekonomian RI, Selasa (17/08/2021).

"Untuk klaster infrastruktur Rp 86,4 triliun itu dalam berbagai bentuk PMN," jelas dia.

Salah satu BLU yang menerima pembiayaan investasi ini adalah Lembaga Manajemen Aset negara (LMAN).

Baca juga: LMAN Setujui Dana Pembebasan Lahan KA Makassar-Parepare Rp 21 Miliar

Pemerintah membebani LMAN untuk untuk pendanaan pengadaan tanah bagi Proyek Strategis Nasional (PSN).

Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi mengungkapkan, alokasi pendanaan lahan PSN melalui LMAN yang diusulkan Pemerintah kepada DPR RI dalam RAPBN Tahun 2022 adalah sebesar Rp 28,8 Triliun.

"Untuk penyaluran dana akan tetap dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku," ujar Basuki dalam jawab tertulis yang disampaikan kepada Kompas.com, Rabu (18/8/2021).

Dia menjelaskan, penyaluran dana ini mengacu pada surat permohonan dan rencana pencairan dana yang diajukan oleh Kementerian/Lembaga atas proyek infrastruktur prioritas PSN yang dikelola.

Selain berdasarkan pengajuan dari kementerian/Lembaga, LMAN juga menerapkan strategi khusus guna terciptanya akuntabilitas dengan melakukan penguatan basis data dan sistem informasi dan teknologi.

Baca juga: Selama Pandemi, Ganti Rugi Lahan Infrastruktur yang Dibayarkan Capai Rp 31,2 Triliun

Dana yang tersedia juga akan dioptimalisasi, terutama untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur prioritas pemerintah.

"Hal ini karena pencapaian target kinerja LMAN dalam pendanaan lahan PSN, tidak dapat dilepaskan dari peran serta dan kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan terkait," imbuh Basuki.

Oleh karena itu, LMAN akan terus melakukan koordinasi, komunikasi dan sinergi intensif bersama pemangku kepentingan, dalam rangka percepatan pendanaan pembebasan lahan. 

Adapun terkait PSN-PSN yang akan didanai, menurut Basuki, bergantung pada rencana  pembangunan dan lini waktu penyelesaian yang dirancang oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Namun, PSN yang menjadi prioritas untuk segera diselesaikan pada 2022 adalah proyek Jalan Tol Trans-Sumatera dan beberapa bendungan.

Untuk diketahui, proyek jalan tol merupakan sektor yang memiliki porsi terbesar dalam pendanaan pembebasan lahan infrastruktur.

Sejak 2006, pendanaan untuk sektor jalan tol mencapai sekitar 85 persen dari keseluruhan anggaran.

Hal ini disebabkan karena beberapa faktor antara lain sektor jalan tol membutuhkan bidang tanah yang lebih banyak dibanding sektor yang lain.

"Kemudian harga tanah di sektor jalan tol relatif lebih tinggi dibandingkan sektor lain, dengan memperhitungkan lokasi strategis yang dilalui oleh pembangunan jalan tol tersebut," tuntas Basuki.