Kompas.com - 13/08/2021, 11:00 WIB
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra saat menghadiri peletakan batu pertama (groundbreaking) akses jalan PERDANA, Jumat (25/06/2021). Dok. Kementerian ATR/BPN.Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra saat menghadiri peletakan batu pertama (groundbreaking) akses jalan PERDANA, Jumat (25/06/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN (ATR/BPN) Surya Tjandra mengatakan, peran masyarakat sangat penting sebagai sumber informasi dan masukan terhadap Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

"Terus dikawal pemerintah, saya kira kolaborasi dan kerja sama itu sangat jelas dan mengeksekusinya nanti," ujar Surya dalam laman Kementerian ATR/BPN, Jumat (13/08/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Reforma Agraria menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) yang ditetapkan Pemerintah sejak Tahun 2015.

Ini berguna dalam mengatasi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Redistribusi Tanah.

Oleh karena itu, demi memudahkan dan mempercepat dalam melakukan konsolidasi serta koordinasi pelaksanaan Reforma Agraria hingga tingkat daerah, Kementerian ATR BPN membentuk GTRA.

Baca juga: Ambisi Besar Kementerian ATR/BPN, Semua Tanah Terdaftar Tahun 2025

Surya menjelaskan, setidaknya ada empat jenis kehadiran negara secara berkelanjutan dalam aspek pertanahan yang sesuai dengan amanat Undang-undang Pokok Agraria Tahun 1960 (UUPA).

Keempat itu adalah peruntukan, penggunaan sesuai peruntukan, penyediaan, serta pemeliharaan.

"Sebagai bentuk kehadiran negara itu lah, maka dirancang Reforma Agraria untuk mengatasi ketimpangan akses kepemilikan masyarakat terhadap tanah," tambahnya.

Surya menjelaskan, struktur dalam GTRA sangat membutuhkan kombinasi dan kerja sama yang baik.

Misalnya di tingkat pusat, di mana Menteri ATR/Kepala BPN berperan sebagai ketua dan sebagai koordinator pelaksana adalah Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN.

Lalu, GTRA juga terdapat di Provinsi yang dikepalai Gubernur dan Kabupaten/Kota diketuai Bupati atau Wali Kota setempat.

Menurutnya, kelembagaan ini nanti akan memfasilitasi segala pekerjaan mengenai Reforma Agraria.

"Dengan struktur yang sudah ada, dasar hukumnya sudah ada dan tinggal eksekusi, maka dari itu kombinasi yang baik sangat diperlukan," tuntas dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.