DPRD Apresiasi Pemrov NTT Tuntaskan Jalan Provinsi 1.800 Kilometer

KUPANG, KOMPAS.com - Sekretaris Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) Boni Bonjer Jebarus mengapresiasi gerak cepat Pemerintah Provinsi NTT dalam penanganan infrastruktur jalan di wilayah itu.

Menurut Bonjer, sejak dilantik September 2018, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat  langsung tancap gas dalam penanganan Infrastruktur dan ruas jalan provinsi di NTT.

Hal ini mengingat salah satu janji kampanye Viktor adalah menyelesaikan jalan provinsi dalam tiga tahun.

"Hingga akhir tahun 2020 Pemerintah Provinsi NTT telah menyelesaikan 70 persen ruas jalan provinsi dalam kondisi mantap yakni 1.800 kilometer lebih," ujar Bonjer kepada Kompas.com, Senin (9/8/2021).

Baca juga: Wagub NTT: Kalau Jembatan Rusak Ditangani Kementerian PUPR, Pasti Bagus

Ini artinya dalam waktu tiga tahun anggaran yakni 2021, 2022 akan mencapai 100 persen.

Sedangkan untuk tahun anggaran 2023, Pemprov NTT fokus pada pemeliharaan jalan dan jembatan.

"Dewan sangat memberi apresiasi atas kerja Pemprov dengan mengutamakan panjang ruas penanganan dan memperpendek waktu tempo, dengan pendekatan konstruksi yakni dengan HRS, GO, dan GO plus," ujar Bonjer.

Menurut Bonjer, hal itu menjadi data pencapaian khusus penanganan ruas jalan provinsi yang menjadi kewenangan.

Sementara banyak juga pekerjaan infrastruktur yang dilakukan Pemprov di luar ruas jalan provinsi.

Sedangkan gebrakan infrastruktur Pemprov NTT tidak hanya untuk ruas jalan provinsi, tapi juga beberapa ruas yang membutuhkan dukungan dan intervensi baik untuk kepentingan nasional juga untuk menunjang program unggulan.

Terdapat empat kebijakan yang diambil Pemprov NTT dalam membangun infrastruktur.

Pertama, penanganan jalan provinsi sesuai kewenangan, kemudian penanganan melalui program hibah untuk penunjang destinasi wisata.

Ketiga, penanganan ruas jalan penunjang pada sektor produksi ketahanan pangan dan yang terakhir intervensi untuk penunjang kepentingan strategis nasional.

Terhadap pencapaian tersebut, Komisi IV dan DPRD NTT terus mendukung gerakan Pemprov NTT untuk mempercepat pencapain kondisi mantap, yakni dengan HRS atau hotmix.

DPRD NTT terus mendorong Pemprov untuk mencari sumber pembiayaan alternatif melalui pinjaman, baik kerja sama dengan pihak ketiga, maupun entitas negara lainnya.

Selanjutnya, dengan akses transportasi yang bagus, DPRD berharap masyarakat umumnya dapat bangkit bersinergi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mikro.

"Kami juga berharap, bupati dan wali kota melakukan penanganan lintas dan antar jalan kabupaten yang melintasi jalan provinsi, agar tercipta konektifitas jalan dalam kondisi mantap. Jangan sampai provinsi bagus, tapi jalan kabupaten buruk," tuntas Bonjer.