Dosen ITB Usul Rumah MBR Diintegrasikan dengan Fasilitas Pemerintah

Kompas.com - 26/07/2021, 16:25 WIB
Mutiara Puri Harmoni 3, Cibarusah, Bekasi Vista Land GroupMutiara Puri Harmoni 3, Cibarusah, Bekasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok Kerja (KK) Perencanaan dan Perancangan Kota SAPPK, Institut Teknologi Bandung (ITB) Haryo Winarso mengusulkan, integrasi fasilitas pemerintah dengan public housing dalam hal ini perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Hal ini dia sampaikan dalam paparannya dalam acara Diskusi "5 Pilar:Peluang Pengembangan Kebijakan Penyediaan Tanah Bagi Perumahan MBR".

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam paparannya, Winarso menjelaskan ketersedian tanah yang terbatas membuat harga rumah selalu naik. Padahal, kebutuhan rumah bagi MBR ini tidak ada batasnya.

Baca juga: Cara Pemerintah Perluas Akses Pembiayaan Rumah MBR

Karena itu, ia mengusulkan perencanan perumahan dengan konsep socio-capitalism, yakni konsep pembangunan yang tak hanya memperhatikan permintaan dan persediaan saja, namun juga memperhatikan kebutuhan MBR.

“Saya usulkan agar pembangunan rumah  MBR ini diintegrasikan dengan kantor atau fasilitas pemerintah. Misalnya, di kantor kecamatan atau kantor dinas,” ujarnya.

Menurut Winarso, hunian ini dibangun secara vertikal dan berlokasi di pusat kota atau pusat kegiatan yang mudah dijangkau oleh transportasi publik.

Rumah MBR dapat dibangun dalam beberapa tipe. Mulai dari ukuran studio (21 meter persegi) untuk ditempati 1/2 orang, hunian berisi 2 kamar tidur (36 meter persegi) yang bisa ditempati keluarga dengan 1/2 anak serta hunian dengan tiga kamar tidur (45 meter persegi) dan bisa ditempati keluarga dengan 2/3 anak.

“Kami sudah lakukan perhitungan di DKI Jakarta, dimana fasilitas pemerintah dengan lahan minimal 10 ribu meter persegi, terdapat 68 titik fasilitas pemerintah yang bisa digunakan. Ini juga ada di tengah kta bukan pinggiran,” jelas Winarso.

Berdasarkan perhitungan, jumlah unit yang dapat di bangun pada setiap titik fasilitas pemerintah adalah 672 rumah, dengan asumsi masing-masing tipe dibangun memenuhi tiga lantai.

Bila ditotal keseluruhan pada 68 fasilitas pemerintah, maka terdapat 45.696 unit public housing yang tersedia dan bisa digunakan untuk MBR.

“Jadi ini sistemnya masyarakat harus membayar sewa. Jadi tanah tetap milik pemerintah. Nantinya lembaga pemerintah seperti Perum Perumnas yang mengelola ini,” tandas Winarso.

 



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.