9 Balai Jadi Percontohan Pencegahan Korupsi, Basuki Ingin Wariskan Organisasi Kredibel

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencanangkan pengembangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di sembilan balai.

Dari sembilan balai tersebut, delapan di antaranya merupakan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) dan satunya adalah Balai Jasa Konstruksi Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pencanangan WBK/WBBM serta SMAP ini merupakan pilot project (proyek percontohan) untuk mencegah penyimpangan atau korupsi.

Baca juga: Ada 36 Kasus Korupsi Infrastruktur, Pengamat Minta Kementerian PUPR Bentuk Tim Whistle Blower

"Apa pun sistemnya, kalau niatnya masih ada, pasti korupsi akan terjadi. Saya ingin mengajak kita semua untuk berhati-hati," tegas Basuki dikutip dalam siaran pers, Selasa (25/05/2021).

Demi mencegah tindak korupsi, Kementerian PUPR membentuk unit pengadaan barang dan jasa yaitu BP2JK di 34 provinsi.

Basuki menjelaskan, tugas Kementerian PUPR hanya membelanjakan uang negara melalui kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Oleh karena itu, dibutuhkan orang yang tangguh dan berniat baik untuk melaksanakan amanah tersebut, di samping kecerdasan dan kompetensi.

"Saya minta kepada BP2JK untuk bekerja dengan niat yang baik,” terang Basuki.

Basuki menambahkan, BP2JK yang tersebar di seluruh Indonesia harus memiliki profesionalisme, menjaga integritas, serta kepercayaan masyarakat kepada Kementerian PUPR.

Ke depannya, seluruh BP2JK menerapkan SNI ISO 37001:2016 SMAP sebagai bentuk pengendalian intern dan dalam penguatan dari tekanan dari pihak internal maupun eksternal dalam melaksanakan tugas tender atau seleksi.