Kekeliruan Manajemen dan Praktik "Perusahaan dalam Perusahaan" Bikin Air Baku Bocor 40 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Permasalahan ketersediaan air baku disebabkan kekeliruan dalam sistem manajemen dan adanya praktik perusahaan dalam perusahaan.

Hal ini mengakibatkan terjadinya kebocoran air baku sebesar 40 persen.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan hal itu dalam sambutannya pada Webinar Pola Konsumsi Air Bersih Masyarakat Era Pandemi Covid-19, Kamis (11/2/2021).

"Air baku kita ini, kalau secara hidrologis, umumnya, dalilnya, bahwa air itu tetap," terang Basuki.

Menurut Basuki, jika permasalahan air baku seperti kekeringan maupun kebanjiran terjadi, hal itu disebabkan karena kesalahan manajemen.

Selain itu, permasalahan air baku berupa kualitas yang dihasilkan tidak maksimal disebabkan karena manajemen airnya tidak bagus dan perlu diperbaiki.

Dia bercerita, banyak waduk saat ini memiliki kualitas air berwarna coklat. Hal ini disebabkan terjadinya kerusakan atau perubahan di sistem hulu.

Baca juga: Ditjen Cipta Karya Luncurkan Tiga Buku Capaian Pembangunan Air Minum

Tak sebatas itu, masalah ketersediaan air baku juga disebabkan unaccounted for water atau non-revenue water (air non-pendapatan) yang masih tinggi.

"Ini selalu disampaikan, tapi tetap saja cara memperbaikinya masih kurang agresif karena butuh biaya yang besar," tutur Basuki.

Contohnya, Basuki menemukan di salah satu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bahwa jumlah pipa air 100, namun kwitansi pembayarannya hanya 60.

Padahal, perhitungannya cukup sederhana yaitu berupa jumlah produksi air diakumulasikan lalu tetapkan kwitansi yang bisa ditarik.

Namun, sebanyak 40 persen air baku mengalami kebocoran baik secara teknis maupun administrasi lantaran adanya perusahaan dalam perusahaan.

Oleh karena itu, Basuki berharap, Indonesia Water Institute (IWI) dapat menjadi mitra kerja Kementerian PUPR dalam berdiskusi, salah satunya penyediaan air bersih.

"Karena hanya dengan diskusi dan dukungan dari para pakar, policy (kebijakan) yang kami buat menjadi research based policy (kebijakan berdasarkan penelitian) dan bukan kebijakan politik," pungkas Basuki.