Meleset dari Target, Realisasi Rumah Susun Tahun 2020 Hanya 823 Unit

Kompas.com - 02/02/2021, 11:00 WIB
Ilustrasi Rumah susun milik (rusunami). TRIBUNNEWS/HERUDINIlustrasi Rumah susun milik (rusunami).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dirjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid mengakui realisasi program pembangunan rumah susun tahun 2020 meleset dari target.

"Kami menargetkan tahun 2020 bangun rumah susun sebanyak 1.171 unit. Namun, realisasi hanya 823 unit atau sekitar 70,28 persen dari target," kata Khalawi dalam Rapat Dengar Pendapat antara Kementerian PUPR dan Komisi V DPR RI, di Jakarta, Senin (1/2/2021).

Khalawi menjelaskan, alasan tidak tercapainya target pembangunan tersebut karena  refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19.

Refocusing ini sebelumnya memang telah disepakati dalam pembahasan rapat bersama dengan anggota Dewan.

Baca juga: Rumah Susun Dapat Anggaran Terbesar Tahun Ini, Rp 4,16 Triliun

Namun demikian, target pembangunan rumah susun tahun 2020 akan tetap dilanjutkan karena akan masuk kategori proyek multiyears contract (MYC)

"Tetapi tidak hilang, single year contract (SYC) uangnya dipotong jadi MYC, jadi programnya tetap jalan untuk tahun 2021," jelasnya.

Sementara itu, program pembangunan rumah susun tahun ini mendapatkan porsi alokasi tertinggi, yaitu sebesar Rp 4.160 triliun dari total anggaran TA 2021 sebesar 8,093 trilun.

"Kami menargetkan pada tahun 2020 itu membangun rumah susun sebanyak 9.799 unit dengan alokasi mencapai Rp 4,160 trilun. Tahun ini rusun porsinya tertinggi, kalau tahun lalu porsi tertingginya rumah swadaya," kata Khalawi.

Dari total 9.799 yang akan dibangun pada 2021, sebanyak 5.158 unit bangunan baru atau 131 menara, dan sisanya 4.641 atau 111 menara merupakan bangunan lanjutan atau MYC.

Rusun tersebut dibangun untuk sejumlah kelompok masyarakat, di antaranya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pekerja industri, aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri, perguruan tinggi hingga pendidikan keagamaan berasrama.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran program pembangunan Direktorat Jenderal Perumahan pada 2021 sebesar Rp 8,093 triliun.

Dana tersebut akan dialokasikan untuk sejumlah program pembangunan, yaitu pembangunan rumah susun (rusun) dan pembangunan rumah swadaya melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Kemudian juga bantuan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) rumah umum, dan pembangunan rumah khusus (rusus), serta untuk Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan, Perencanaan, serta Kepatuhan Internal.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X