"Gunung Dikeruk, Lembah Ditimbun, Tak Ada Resapan Air, Kami Akan Panggil Ciputra Group"

Kompas.com - 27/01/2021, 12:32 WIB
Dua unit rumah di Klaster DaVinci Perumahan CitraLand Bandar Lampung roboh pada Selasa (26/01/2021). handoutDua unit rumah di Klaster DaVinci Perumahan CitraLand Bandar Lampung roboh pada Selasa (26/01/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPRD Bandar Lampung akan memanggil Ciputra Group, pengembang perumahan CitraLand, terkait robohnya dua unit rumah di klaster DaVinci pada Selasa (25/1/2021).

Ketua Komisi III DPRD Bandar Lampung Balam Yuhadi memastikan hal itu kepada Kompas.com, Rabu (27/1/2021).

Menurut Yuhadi, pemanggilan Ciputra Group bertujuan untuk mendapatkan penjelasan mengenai site plan  CitraLand Bandar Lampung.

"Site plan harus transparan. Dari site plan itu bisa tampak jelas di mana bukitnya, di mana lembahnya, di mana dataran rendahnya, di mana mereka akan membuat perumahan, termasuk juga di dalamnya ruang terbuka hijau (RTH)," tutur Yuhadi.

Dia menengarai, robohnya dua unit rumah dan jalan lingkungan di CitraLand karena pengembang tidak hati-hati dalam pelaksanaan konstruksinya.

Baca juga: Rumah di CitraLand Lampung Roboh, Ciputra Siap Bertanggung Jawab

"Bukit ditimbun dengan tanah yang lembut, gunungnya dikeruk, lembahnya ditimbun, lalu di mana resapan airnya? Di mana penghijauannya? Ini harusnya jadi pusat resapan air, tapi faktanya tidak. Makanya, saya minta site plan kepada Ciputra," imbuh Yuhadi.

Jika ada unsur kesengajaan, lanjut dia, Komisi III akan menindaklanjuti dengan langkah hukum berupa tuntutan pidana.

Sebaliknya, jika ada kesalahan teknis, Yuhadi akan memanggil Ciputra Group untuk bertanggung jawab terutama kepada para korban.

Selain Ciputra Group, Komisi III juga meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung untuk tidak mudah menerbitkan izin analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan perizinan lainnya.

"Saya pesan pemerintah daerah jangan mudah memberikan izin kepada siapa pun pengusaha besar maupun kecil. Kita lihat dulu sudah benarkah amdal-nya, adakah izin lainnya. Jika amdal-nya benar, ini tidak akan terjadi," ujar Yuhadi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X