Terkendala Covid, Sertifikasi Tanah di Seluruh Indonesia Tak Penuhi Target

Kompas.com - 15/01/2021, 17:49 WIB
Warga mencium sertifikat usai mengikuti penyerahan sertifikat tanah gratis oleh Presiden Joko Widodo secara virtual, di Rujab Gubernur Sulawesi Tenggara, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (5/1/2021). Presiden RI Joko Widodo secara virtual menyerahkan sertifikat tanah gratis untuk rakyat se-Indonesia, untuk di Sulawesi Tenggara sebanyak 26.542 lembar sertfikat yang tersebar di 17 kabupaten/kota. ANTARA FOTO/JOJONWarga mencium sertifikat usai mengikuti penyerahan sertifikat tanah gratis oleh Presiden Joko Widodo secara virtual, di Rujab Gubernur Sulawesi Tenggara, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (5/1/2021). Presiden RI Joko Widodo secara virtual menyerahkan sertifikat tanah gratis untuk rakyat se-Indonesia, untuk di Sulawesi Tenggara sebanyak 26.542 lembar sertfikat yang tersebar di 17 kabupaten/kota.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga akhir Tahun 2020, tanah yang sudah bersertifikat mencapai 98 persen dari total target yang telah ditentukan 7,37 juta sertifikat.

Pencapaian ini meleset dari target karena terhambat pandemi Covid-19. Padahal, pada November 2020, sertifikasi tanah sudah mencapai 6,5 juta sertifikat.

Oleh karena itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya agar target pencapaian sertifikasi tanah dapat tercapai setiap tahunnya.

Terlebih, menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Sesditjen PHPT) Suwito, pendaftaran tanah kini menjadi Program Strategis Nasional (PSN) Pemerintah.

"Kami terus mempercepat sertifikasi tanah. Capaian sertifikat Hak Atas Tanah tahun 2020 sekitar 98 persen dari target 7,37 juta bidang yang telah ditentukan," kata Suwito dalam keterangan tertulis, Jumat (15/01/2021).

Baca juga: Tahun Ini, Kementerian ATR/BPN Bakal Luncurkan e-Sertifikat

Meski sertifikasi tanah belum memenuhi target, namun pada pertengahan tahun 2020, pelayanan elektronik telah dimulai.

Pelayanan elektronik ini mencakup layanan Hak Tanggungan, Zona Nilai Tanah, Pengecekan Sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.

Hingga akhir tahun lalu, data pertanahan yang dinyatakan siap elektronik yaitu sejumlah 41,2 persen.

"Kementerian ATR/BPN terus mendorong tingkat validasi data ini, sehingga ke depan, pelayanan sertifikat elektronik tidak hanya dapat dilakukan di kota-kota yang data pertanahannya telah tervalidasi dengan baik namun juga di seluruh Indonesia," tuturnya.

Memasuki Tahun 2021, target pendaftaran tanah Kementerian ATR/BPN semakin besar. Tahun ini, target sertifikasi tanah sekitar 9 juta bidang tanah di seluruh Indonesia, baik melalui kegiatan PTSL, Redistribusi Tanah Sertipikasi Tanah Barang Milik Negara dan kegiatan lainnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X