Sah, 470 Sertifikat Tanah Milik Pemprov Sumbar Terdaftar

Kompas.com - 25/11/2020, 11:12 WIB
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A Djalil. Dokumentasi Kementerian ATR/BPNMenteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A Djalil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Selain menyertifikatkan tanah aset milik PT (PLN) Persero, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga berhasil mendaftarkan 470 sertifikat tanah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil mengatakan, tata kelola aset tanah milik Pemprov sudah semakin baik.

Hal ini didasari atas kerja sama antara kementerian terkait dengan Pemprov serta didukung penuh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

"Kepedulian KPK sudah sangat membantu kami dalam menyelesaikan penyertifikatan tanah-tanah aset milik PT PLN (Persero) dan Pemda," kata Sofyan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/11/2020).

KPK terus memantau program pendaftaran tanah di daerah dengan meneruskan informasi kepada Kepala Kantor Wilayah ( Kakanwil) BPN provinsi setempat.

Baca juga: Dibantu KPK, Kementerian ATR/BPN Sukses Daftarkan Aset Tanah PLN Senilai Rp 385 Miliar

Dengan demikian, kata Sofyan, Kakanwil BPN dapat menyelesaikan pendaftaran tanah aset-aset milik Pemprov maupun PT PLN (Persero).

Kemudian, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan, pendaftaran tanah-tanah aset milik Pemprov di Sumatera Barat merupakan salah satu bentuk perbaikan tata kelola aset.

Irwan mengakui, masih ada permasalahan tanah di wilayahnya karena lemahnya tata kelola aset tanah pada masa lalu.

"Berdasarkan kebijakan Menteri ATR/Kepala BPN, jajaran Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat terus mendaftarkan tanah aset milik Pemda. Ini kami apresiasi dan akan terus kami dukung program kerja Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat," ujar Irwan.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Rita Pintauli Siregar mengapresiasi kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan PT PLN (Persero) yang didukung oleh KPK.

Menurut Rita, penyertifikatan sangat penting dalam memperbaiki tata kelola aset tanah untuk mencegah tindak korupsi.

"Penyertifikatan tanah ini dalam rangka menyelamatkan aset milik Pemda atau PT PLN (Persero) serta mencegah korupsi," imbuh Rita.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X