Sertifikat Tanah Tak Dapat Diterbitkan untuk Zona Rawan Bencana

Kompas.com - 21/11/2020, 09:57 WIB
Situasi Kota Palu yang porak poranda akibat bencana gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami yang terjadi pada Jumat (28/9/2018). Ditjen Bina Marga menurunkan Tim Satgas Penanganan Bencana Gempa dan Tsunami Palu-Sigi-Donggala untuk membantu pemulihan infrastruktur wilayah. Dok. Humas Ditjen Bina Marga Kemen PUPRSituasi Kota Palu yang porak poranda akibat bencana gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami yang terjadi pada Jumat (28/9/2018). Ditjen Bina Marga menurunkan Tim Satgas Penanganan Bencana Gempa dan Tsunami Palu-Sigi-Donggala untuk membantu pemulihan infrastruktur wilayah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Arie Yuriwin mengungkapkan, Zona Rawan Bencana (ZRB) tidak dapat diterbitkan sertifikat.

Oleh karena itu, kata Arie, ZRB merupakan zona yang tidak layak dijadikan tempat tinggal oleh masyarakat.

" Tanah- tanah yang musnah akibat bencana di sana sudah kami inventarisasi. Selain itu, tidak bisa kami terbitkan sertifikat tanah," tegas Arie dalam keterangan pers, Jumat (21/10/2020).

Arie melanjutkan, jika ada permohonan sertifikat atas tanah di atas zona tersebut akan dibatalkan.

Untuk diketahui, Pemerintah menetapkan empat zona ruang rawan bencana Palu dan sekitarnya atau Zona Rawan Bencana (ZRB) pasca terjadinya benacana alam di Provinsi Tengah.

Baca juga: Pemerintah Bentuk Tim Reaksi Cepat Atasi Rumah Terdampak Bencana Alam

Keempat zona tersebut adalah ZRB I atau Zona Pengembangan, ZRB II atau Zona Bersyarat, ZRB III atau Zona Terbatas, serta ZRB IV atau Zona Terlarang.

Karena dilarang untuk diterbitkan sertifikat, ZRB akan dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat harus mengawasi agar masyarakat tak kembali ke daerah itu.

Dia mengungkapkan, masyarakat yang tinggal di hunian tetap ( huntap) akan mendapatkan sertipikat tanah.

Sebab, Kementerian ATR/BPN telah menargetkan untuk mendaftarkan tanah di seluruh Indonesia melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL)

"Namun, dasarnya pemberian sertipikat tanah itu adanya Surat Keputusan (SK) Wali Kota/ Bupati terkait masyarakat yang akan tinggal di sana dan hingga sekarang belum ada," katanya.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga berupaya memperbaiki layanan pertanahan di daerah dengan memberlakukan layanan elektronik untuk pengurusan Hak Tanggungan, pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), Pengecekan Sertipikat Tanah, serta Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT).

"Kami targetkan, tahun depan layanan kami sudah terintegrasi ke elektronik," ucap Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reformasi Birokrasi Gunawan Muhammad.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X