Kini, Masyarakat Banyuwangi Tak Lagi Waswas soal Kepastian Tanah

Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Satu di antara ribuan masyarakat yang hadir adalah Sugiyanto (50), seorang petani dari Desa Pringgodani yang sudah menunggu lama sertifikat tersebut.

Menurut perkiraannya, keluarganya secara turun-temurun sudah menempati rumah yang sekarang dia tempati ini sejak tahun 1941.

"Sudah berpuluh-puluh tahun, turun-temurun. Tapi, karena status tanahnya kan waktu itu kawasan hutan di bawah Perhutani. Jadi, kami selalu waswas setiap kali diajak rapat atau dipanggil Perhutani. Baru sekarang mendapat hak legal atas rumah hunian kami," jelas Sugiyanto dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN, Rabu (1/5/2024).

Sebagai informasi, sejak tahun 1938, masyarakat Bumi Blambangan telah mendiami kawasan hutan tersebut, tanpa status kepemilikan yang jelas.

Hingga pada akhir 2023 lalu, kawasan tersebut dilepaskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui penerbitan SK Biru.

Setelah melalui waktu cukup lama, masyarakat Banyuwangi, khususnya Desa Pringgodani mendapatkan kabar gembira mengenai pembebasan kawasan hutan yang mereka huni.

Terhitung sejak akhir tahun 2023, masyarakat mulai mengajukan administrasi hingga melakukan pengukuran, dan akhirnya bisa menerima sertifikat untuk rumah tinggal mereka.

"Aduh, saya senangnya luar biasa sudah. Bisa duduk tenang. Tidur nyaman, dan sejahtera terus ke depannya," ucap Sugiyanto.

Terkait aset yang saat ini dimiliki, Sugiyanto dan masyarakat Pringgodani berkomitmen menjaganya. Mengingat saat ini, sangat sulit untuk mencari tanah baru.

"Kami di desa, berkomitmen untuk menjaga aset yang sudah kami miliki dan akan dipergunakan sebaik mungkin," janji Sugiyanto.