Pendangkalan Muara Air Kantung Bangka, Nelayan Dukung Pengerukan Alur

Nelayan berharap perusahaan yang telah ditunjuk pemerintah bisa bekerja secara profesional.

"Kami terima informasi bahwa sudah ada Surat Perintah Kerja (SPK) per 1 Maret kemarin untuk melakukan pengerukan. Tentunya pemerintah sudah menilai dan tahu perusahaan yang ditunjuk adalah yang bonafid," kata Kepala Lingkungan (Kaling) Air Kantung Edo Meirdiano saat kunjungan lokasi muara, Senin (9/10/2023).

Edo menuturkan, SPK kepada PT Naga Laut Sumatera (NSL) diterbitkan setelah pemerintah provinsi yang kala itu dipimpin Pj Gubernur Ridwan Djamaluddin memverifikasi sejumlah perusahaan pengusul.

Kemudian ditugaskan NSL untuk menangani pendangkalan karena dinilai memiliki peralatan lengkap dan lahan untuk stock file.

"Karena SPK telah keluar, tentunya kami berharap agar perusahaan bisa bekerja secepatnya. Kami masyarakat nelayan siap mendukung kegiatan pengerukan Muara Air Kantung sehingga aktivitas nelayan kembali lancar," ujar Edo.

Pendangkalan yang terjadi sejak lama, kata Edo telah menghambat perekonomian masyarakat nelayan. Banyak nelayan yang harus berhutang karena tidak bisa bekerja secara rutin.

Saat ini muara Air Kantung mengalami pendangkalan dengan kedalaman sekitar satu meter dan terjadi penyempitan alur.

Bagian kiri dan kanan pintu masuk muara dijejali sedimentasi pasir yang menumpuk hingga belasan meter.

Saat diguyur hujan, gunungan sedimentasi dengan mudah longsor, mengakibatkan pendangkalan dan penyempitan. Imbasnya, saat ini kapal dengan tonase di atas 5 grosstone tidak bisa lagi melintas.

Padahal, muara Air Kantung menjadi lokasi sandar ratusan kapal nelayan dan kapal barang lainnya serta kapal patroli pemerintah.

Nelayan Air Kantung bernama Suharmin mengaku tidak bisa melaut dengan leluasa. Ia yang menggunakan kapal 6 GT harus menunggu pasang laut dalam agar bisa melaut.

"Kalau dipaksakan saat kondisi ini kapal bisa kandas dan rusak, sementara hasil tangkapan tidak seberapa," ujar Suharmin.

Suharmin berharap pengerukan alur muara segera dilakukan dan kepolisian melakukan pengamanan serta penertiban terhadap aktivitas di luar ketentuan.

Pemerintah daerah juga diharapkan segera mengeluarkan perizinan hasil galian agar perusahaan penerima SPK bisa bekerja.

Program pengerukan muara Air Kantung dinilai menguntungkan pemerintah karena biaya operasional ditanggung perusahaan pengelola serta adanya potensi pendapatan usaha dan pajak galian C.