Jalan Rusak Sepanjang 450 Kilometer di Sumut Dijanjikan Mulus dalam 18 Bulan

Proyek pembangunan dan perbaikan jalan provinsi yang rusak sepanjang 450 kilometer dan menelan dana Rp 2,7 triliun, itu ditargetkan rampung dalam 18 bulan atau akhir 2023.

Berdasarkan data Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumut, ada 580 kilometer jalan provinsi berstatus rusak total.

"Maunya semua, tapi sampai 2024 dana yang kita miliki Rp 2,7 triliun, hanya bisa untuk 450 kilometer atau 81 persen dari total jalan yang rusak. Kita harus memilih yang prioritas, nanti kita selesaikan semuanya," kata Edy kepada Kompas.com, Selasa (28/6/2022).

Jalan sepanjang 450 kilometer tersebut, berada di 32 kabupaten dan kota, kecuali Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Labusel).

Salah satunya di Desa Sukamakmur. Di sini, jalan yang akan dibangun sepanjang 12 kilometer di tambah jembatan. Jalan ini akan menjadi jalur alternatif yang sejajar dengan jalan utama Medan-Berastagi.

Tiga skala prioritas dalam pembangunan jalan, drainase dan jembatan ini, yaitu: jalan strategis pariwisata unggulan, jalan penunjang prioritas nasional dan usulan kepala daerah.

Jalan di Desa Sukamakmur termasuk prioritas utama karena Berastagi merupakan kawasan pariwisata unggulan di Sumut.

"Jalan ini strategis, jadi kita buat sejajar dengan jalan utama, bukan alternatif biasa karena kita perlu memperlancar arus wisatawan, distribusi hasil tani dan pembangunan. Labusel tidak termasuk karena di sana tidak ada jalan berstatus provinsi," kata Edy lagi.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumut Bambang Pardede mengatakan, dari 450 kilometer yang akan dibangun dan ditingkatkan, sepanjang 250 kilometer masih jalan tanah.

Untuk drainase, akan dibangun sepanjang 71 kilometer. Jembatan sebanyak 20 unit di 121 jalan yang terbagi dalam 163 paket.

"Itu satu paket, jalan harus punya drainase agar bertahan lebih lama dan jembatan untuk menyambungkan jalan. Jembatan ada 20 titik dengan rangka baja, beton dan box culvert," kata Bambang.

Metode pengerjaan jembatan adalah design built terintegrasi atau rancang dan bangun, dikerjakan secara simultan dan paralel sehingga lebih cepat selesai ketimbang menggunakan metode konvensional.

Pembayaran dilakukan dengan skema multiyears atau tiga tahun anggaran, mulai 2022 sampai 2024.

Pembayaran pertama dilakukan akhir 2022 sebesar Rp 500 miliar, akhir 2023 Rp 1,5 triliun dan sisanya Rp 700 miliar pada akhir 2024.

Bambang yakin dalam 18 bulan proyek rampung. Alasannya, metode yang digunakan tidak perlu menunggu keluar Detail Engineering Design (DED) baru pengerjaan fisik.

"Ini sudah diterapkan teman-teman di Kementerian PUPR," kata Bambang.