Hunian Vertikal, Solusi Menambah Ruang Terbuka Hijau di Jakarta

Bila dibandingkan dengan dua ibu kota negara tetangga, baik Singapura dan Kuala Lumpur, luas RTH Jakarta masih jauh dari ideal.

Menurut Jakarta Property Institute, RTH di Jakarta hanya 6,2 meter persegi per kapita. Jumlah ini masih jauh di bawah Singapura yang memiliki RTH 56,3 meter persegi. Sementara di Singapura, 12,7 meter persegi per kapita.

Padahal menurut Undang-undang (UU) Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengharuskan sebuah kota memiliki 30 persen RTH.

Apalagi berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta, Pemerintah Daerah menargetkan sudah mencapai target RTH 30 persen di tahun 2030.

Menanggapi ini, Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute Wendy Hartanto menyampaikan pembangunan hunian vertikal terutama di perkampungan, bisa menjadi solusi.

“Untuk menambah RTH di Jakarta, pemerintah daerah bisa melakukan vertikalisasi hunian di area-area perkampungan,” ujarnya dalam wawancara bersama Kompas.com, Kamis (2/9/2021).

Saat ini, pola hunian di perkampungan masih dalam bentuk hunian horisontal. Padahal ini memakan banyak ruang. 

Namun warga di perkampungan tersebut jangan sampai digusur atau dipindahkan ke area lain karena bisa menyebabkan masalah.

"Bila hunian sudah dalam bentuk vertikal, maka akan tersisa banyak ruang untuk diubah menjadi RTH atau fasilitas umum lainnya," tegas Wendy. 

Meski ada target RTH 30 Persen, Wendy mengingatkan tidak semua kompleks bangunan wajib memiliki RTH, karena harus disesuaikan dengan kebutuhan.

“Target 30 persen RTH di Jakarta pada tahun 2030 nanti mungkin belum bisa dicapai. Secara aturan sudah cukup baik. Namun, masalah eksekusi penataan kota Jakarta sendiri belum sepenuhnya tuntas,” tandas Wendy.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri sudah mulai membangun ruang vertikal berupa rumah susun. Namun tentunya, hal ini harus diikuti dengan penataan wilayah yang lebih baik lagi.