Bendungan Buatan China Ini Dianggap Merusak Kehidupan Etnis Minoritas Kamboja

Human Rights Watch (HRW) mengungkapkan hal itu dalam laporan “Underwater: Human Rights Impacts of a China Belt and Road Project in Cambodia”, Selasa (10/8/2021).

Dikutip dari situs resmi HRW, bendungan Lower Sesan 2 tersebut dibangun pada tahun 2018 dan merupakan salah satu bendungan terluas di Asia.

Dalam laporan setebal 137 halaman itu, HRW menulis adanya pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya akibat berpindahnya hampir 5.000 orang yang tinggal di area bendungan.

Padahal mereka telah tinggal di daerah tersebut secara turun-temurun. Adanya bendungan ini juga turut berdampak pada mata pencarian puluhan ribu orang lainnya di hulu dan hilir sungi.

Pihak berwenang Kamboja dan pejabat perusahaan dinilai telah mengabaikan masukan masyarakat yang terkena dampak sebelum proyek ini resmi dimulai.

Banyak warga yang dipaksa menerima kompensasi yang sebenarnya tidak sepadan dengan harta benda dan pendapatan yang hilang.

Setelah kehilangan rumah dan pelayanan yang buruk di lokasi pemukiman baru, masyarakat pun tidak diberikan pelatihan atau bantuan untuk mmendapatkan mata pencarian baru.

“Bendungan Lower Sesan 2 sudah menghilangkan mata pencaharian masyarakat adat dan etnis minoritas yang sebelumnya hidup secara komunal dan memiliki mata pencaharian seperti menangkap ikan, pengumpul hasil hutan, dan pertanian,” kata Direktur Advokasi HRW Asia, John Sifton. 

Masyarakat adat dan etnis minoritas lainnya yang terkena dampak proyek di Kamboja ini termasuk anggota komunitas Brao, Kuoy, Lao, Jarai, Kreung, Kavet, Tampuan, dan Kachok.

Sejak 2011 hingga selesainya pembangunan bendungan ini pada 2018, banyak masyarakat yang mengajukan protes kepada perusahaan dan pejabat pemerintah, termasuk Perdana Menteri Hun Sen.

Namun para pejabat berulang kali menepis kekhawatiran masyarakat dan menolak diskusi tentang pilhan alternatif lainnya. Beberapa orang yang keberatan bahkan diancam atau di penjara.

Menurut Sifton, Pemerintah Kamboja perlu segera meninjau kembali metode kompensasi, relokasi pemukiman, serta kemungkinan warga mendapatkan mata pencarian baru.

Dalam membuat laporan ini, HRW telah mewawancarai lebih dari 60 orang masyarakat, tokoh masyarakat sipil, akademisi, ilmuwan, dan beberapa orang lainnya yang meneliti proyek tersebut.

Selain itu, tinjauan untuk memperdalam studi akademis, catatan bisnis, dan penelitian oleh organisasi non-pemerintah dan sumber lainnya juga dilakukan.

Bendungan ini merupakan bagian dari proyek Belt and Road Initiative (BRI) Pemerintah China, sebuah proyek infrastruktur multinasional raksasa yang dimulai pada masa pemerintahan Presiden Xi Jinping pada 2013.