PP Presisi Raih Kontrak Baru Rp 3,38 Triliun, 92 Persen Target Tercapai

Ini artinya, perusahaan telah memperoleh 92 persen kontrak baru selama 2021 dari total target tahun ini senilai Rp 3,67 triliun.

Pencapaian kontrak baru tersebut tumbuh 256 persen secara tahunan (year-on-year) dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp 1,33 triliun.

Pada Juli 2021, PP Presisi berhasil menambah perolehan kontrak baru sebesar Rp 584 miliar yang didapatkan antara lain rehabilitasi jalan Pamanukan-Palimanan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp 66,5 miliar.

Kemudian, proyek Jalan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang sebesar Rp 39,19 miliar, pekerjaan Hauling Road Upgrading Biri-biri sebesar Rp 51,49 miliar, dan pekerjaan jasa Hauling Nickel sebesar Rp 335,6 miliar.

Sementara itu, ada kontribusi dari entitas anak PP Presisi yaitu PT Lancarjaya Mandiri Abadi atau LMA pada proyek pembangunan Junction Cisumdawu 1 sebesar Rp 42 miliar.

Secara komposisi per lini bisnis, pencapaian tersebut masih didominasi oleh lini bisnis civilwork sebesar 60 persen, mining services 31 persen, produksi pabrik 6 persen, dan sisanya dari structure work maupun rental heavy equipment.

Pencapaian kontrak baru tersebut juga merupakan upaya yang terus dilakukan perusahaan dalam melakukan diversifikasi pada jasa pertambangan.

Direktur Utama PP Presisi Rully Noviandar mengungkapkan, perolehan kontrak ini semakin meningkat posisi perusahaan sebagai kontraktor jasa tambang nikel maupun civilwork.

"Selain itu, competitiveness (daya saing) perusahaan juga meningkat dengan diperolehnya pasar-pasar baru diluar grup sebesar 87 persen dari total kontrak baru yang diperoleh hingga Juli 2021," ujar Rully dikutip dari laman keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (05/08/2021).

Sementara Direktur Operasi PP Presisi Darwis Hamzah mengungkapkan, selain menciptakan keunggulan baru lewat strategi optimalisasi alat berat, masuknya PP Presisi pada jasa pertambangan juga turut serta dalam program strategis pemerintah.

"Misalnya, peningkatan produksi serta hilirisasi tambang mineral, khususnya nikel," terangnya.

Dengan didapatkannya pekerjaan dari tambang nikel ini diharapkan dapat menjadi peluang untuk meningkatkan pertumbuhan perseroan sebagai kontraktor nikel.