Akhmad Zaenuddin, S.H, M.H
Advokat

Managing Partner pada Akhmad Zaenuddin & Partners (AZLAW). Sarjana Hukum dari Universitas Bung Karno dan Magister Hukum dari Universitas Gadjah Mada.

Pernah bekerja di LBH Jakarta dan ADAMS & Co, Counsellors at Law. Advokat terdaftar di PERADI dan berpraktik sejak 2014, khususnya Litigasi Komersial.

Pernah membela perusahaan-perusahaan besar, baik nasional maupun multinasional di berbagai bidang hukum di antaranya Perdata, Perbankan, Perlindungan Konsumen, Pertambangan, Ketenagakerjaan, Kepailitan, dan PKPU

HP: 0821-2292-0601
Email: ahmadzae18@gmail.com

Rumah Warisan Dijual Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris, Bagaimana Hukumnya?

Kompas.com - 14/08/2021, 06:00 WIB
Ilustrasi Rumah Dijual CHRIS J RATCLIFFE / AFPIlustrasi Rumah Dijual

Praktik pembagian harta waris di masyarakat tak selamanya berlangsung secara damai. Dalam proses tersebut, tak jarang terjadi sengketa hukum di antara ahli waris dan bahkan dapat berujung di pengadilan.

Sengketa yang terjadi di antaranya bersumber dari penjualan rumah warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris.

Terdapat penolakan dari salah satu ahli waris --dengan berbagai dasar pembenar tentunya-- yang menyebabkan ahli waris lainnya merasa dirugikan sehingga melakukan penjualan sepihak.

Untuk itu, menarik diketahui bagaimana tinjauan hukum terhadap penjualan rumah waris yang dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris?

Peralihan hak atas rumah warisan

Selain membicarakan tentang harta waris, hal yang tak kalah penting untuk diperjelas apabila seseorang meninggal dunia adalah siapa ahli warisnya.

Baca juga: Berencana Membeli Rumah, Ini Ketentuan Hukum yang Perlu Diketahui

Menurut hukum, keberadaan ahli waris menjadi penting mengingat segala bentuk hak atas harta waris, tidak terbatas pada hak atas bidang tanah, yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia akan beralih kepada ahli waris.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk itu, setiap dan segala tindakan hukum terhadap harta waris hanya sah secara hukum apabila dilakukan oleh seluruh ahli waris.

Tentunya dengan catatan bahwa tidak terdapat penolakan sebagai ahli waris, di mana hal ini dimungkinkan menurut hukum.

Peralihan hak dari almarhum kepada ahli waris ini merujuk Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.