China Ancam Beri Lebih Banyak Sanksi Perdagangan pada Taiwan Jelang Pemilu

BEIJING, KOMPAS.com - Pemerintah China pada Rabu (27/12/2023) mengancam akan menjatuhkan sanksi perdagangan lebih lanjut terhadap Taiwan. Ini jika partai yang berkuasa keras kepala tetap mendukung kemerdekaan.

Ancaman dijatuhkan terkait eskalasi lebih lanjut dari perang kata-kata menjelang pemilihan umum Taiwan bulan depan.

Pemilihan presiden dan parlemen Taiwan pada 13 Januari akan berlangsung di tengah upaya China, yang memandang pulau itu sebagai wilayahnya, untuk memaksa Taiwan menerima klaim kedaulatan China.

Baca juga: Jelang Pemilu Taiwan, Belum Ada Tanda-tanda Aktivitas Militer Berskala Besar China

Dilansir dari Reuters, Taiwan bulan ini menuduh China melakukan pemaksaan ekonomi dan campur tangan dalam pemilu setelah Beijing mengumumkan berakhirnya pemotongan tarif impor bahan kimia dari pulau itu.

Mereka mengatakan Taipei melanggar perjanjian perdagangan antara kedua belah pihak yang ditandatangani pada tahun 2010.

Hal ini terjadi setelah China mengatakan bahwa mereka telah memutuskan bahwa Taiwan telah memasang hambatan perdagangan yang bertentangan dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan kesepakatan perdagangan tahun 2010.

Berbicara pada konferensi pers rutin di Beijing, Chen Binhua, juru bicara Kantor Urusan Taiwan di China, mengatakan akar masalah dari penyelesaian masalah yang terkait dengan kesepakatan 2010 adalah kepatuhan Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa di Taiwan terhadap kemerdekaan formal pulau itu.

"Jika pihak berwenang DPP bertekad untuk bertahan, terus berpegang teguh pada posisi kemerdekaan Taiwan, dan menolak untuk bertobat, kami mendukung departemen terkait untuk mengambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan peraturan," kata Chen.

China membenci DPP dan calon presidennya, Wakil Presiden Lai Ching-te, yang saat ini memimpin dalam jajak pendapat, karena menganggap mereka sebagai separatis.

Lai mengatakan bahwa dia tidak memiliki rencana untuk mengubah nama resmi pulau tersebut, Republik China, tetapi hanya rakyat Taiwan yang dapat memutuskan masa depan mereka. Dia juga telah berulang kali menawarkan pembicaraan dengan China namun selalu ditolak.

Baca juga: Beijing Pastikan 4 Pekerja China Tewas akibat Ledakan Smelter di Morowali

Pemerintah republik yang kalah melarikan diri ke Taiwan pada tahun 1949 setelah kalah dalam perang saudara dengan komunis Mao Zedong yang mendirikan Republik Rakyat China.

Chen mengatakan bahwa Taiwan menghadapi persimpangan jalan tentang ke mana harus melangkah, dan bahwa apa pun dapat didiskusikan atas dasar menentang kemerdekaan Taiwan.

Dia menegaskan bahwa kemerdekaan Taiwan berarti perang.

Baca juga: [KABAR DUNIA SEPEKAN] Israel Duduki RS Indonesia | Gempa China M 6,2

Namun, Chen juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada perusahaan-perusahaan Taiwan yang telah menyumbangkan dana untuk membantu menangani dampak gempa bumi di bagian terpencil di barat laut Cina bulan ini yang menewaskan 1949 orang.