Hong Kong Akan Buat Undang-undang Keamanan Nasional Baru pada 2024

HONG KONG, KOMPAS.com - Pemimpin Hong Kong John Lee mengatakan pada Rabu (25/10/2023) bahwa kota semi-otonom itu akan membuat undang-undang keamanan nasionalnya sendiri pada 2024.

Ini berarti sekitar empat tahun setelah Beijing memberlakukan undang-undang besar-besaran yang bertujuan membungkam perbedaan pendapat.

Protes besar-besaran pro-demokrasi mengguncang pusat keuangan tersebut pada tahun 2019, menyebabkan ratusan ribu orang turun ke jalan untuk menyerukan kebebasan yang lebih besar dan otonomi yang lebih besar dari China daratan.

Baca juga: Dianggap Halangi Polisi, Ketua Kelompok Jurnalis Hong Kong Dibui

Dilansir dari CNA, sebagai tanggapan, Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional untuk menghukum empat kejahatan besar, yakni pemisahan diri, subversi, terorisme dan kolusi dengan kekuatan asing, dengan hukuman yang berkisar hingga penjara seumur hidup.

Kepala keamanan yang sekaligus pemimpin Lee mengatakan dalam pidato kebijakannya yang kedua pada Rabu bahwa beberapa negara meremehkan China dan penerapan satu negara, dua sistem di Hong Kong.

“Kekuatan luar terus ikut campur dalam urusan Hong Kong,” kata pemimpin yang dilantik oleh Beijing itu, seraya menambahkan bahwa kota tersebut akan terus menjaga keamanan nasional dan meningkatkan sistem hukum dan mekanisme penegakan hukum yang relevan.

“Pemerintah terus berupaya untuk menyusun opsi legislatif yang efektif dan akan menyelesaikan proses legislatif pada tahun 2024 untuk memenuhi tugas konstitusional kami,” kata Lee.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar, Hong Kong diharuskan membuat undang-undang sendiri yang memberantas tujuh kejahatan terkait keamanan, termasuk pengkhianatan dan spionase.

Tugas tersebut, yang sering disebut sebagai tanggung jawab konstitusional oleh pemerintah kota tersebut, belum terpenuhi lebih dari 25 tahun setelah kembalinya Hong Kong ke pemerintahan China.

Upaya legislatif terakhir pada tahun 2003 dibatalkan setelah setengah juta warga Hong Kong turun ke jalan untuk memprotes tindakan tersebut.

Baca juga: China Sebut Inggris Berusaha Kacaukan Hong Kong

Menurut Biro Keamanan Hong Kong, hingga akhir September, 280 orang telah ditangkap dan 30 orang dihukum berdasarkan undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan Beijing pada tahun 2020.

Undang-undang tersebut secara efektif meredam perbedaan pendapat politik, sehingga para aktivis ditangkap atau melarikan diri ke negara lain.

Baca juga: Curah Hujan Tertinggi di Hong Kong dalam 140 Tahun Terakhir, Kota Tergenang Banjir

Hal ini juga berdampak pada bidang kehidupan lain di kota ini, termasuk seni, sastra, dan sekolah anak-anak.