China Sebut Inggris Berusaha Kacaukan Hong Kong

HONG KONG, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri China di Hong Kong mengecam laporan enam bulan tentang pusat keuangan oleh Inggris.

Mereka mengatakan bahwa laporan tersebut mengabaikan kondisi masyarakat yang baik, lingkungan bisnis yang lebih stabil, dan malah mendukung kekacauan anti-China.

Komentar tersebut muncul setelah Inggris menerbitkan laporan enam bulanannya mengenai pusat keuangan yang dikendalikan oleh China, dari 1 Januari hingga 30 Juni.

Baca juga: Curah Hujan Tertinggi di Hong Kong dalam 140 Tahun Terakhir, Kota Tergenang Banjir

Dilansir dari Reuters, laporan menyatakan bahwa pihak berwenang telah memperpanjang penerapan undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan Beijing di luar masalah yang sebenarnya.

Beijing memberlakukan undang-undang tersebut pada tahun 2020 setelah protes anti-pemerintah yang terkadang disertai kekerasan mengguncang kota tersebut pada tahun 2019.

Meskipun beberapa pemerintah Barat mengkritik undang-undang tersebut karena mengekang kebebasan sosial dan politik di kota tersebut, baik pejabat China maupun Hong Kong mengatakan bahwa undang-undang tersebut sangat penting untuk memulihkan stabilitas.

Hong Kong, yang kembali ke China pada tahun 1997 dari Inggris, telah memiliki sukses dalam menerapkan praktik satu negara dua sistem.

"Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah orang di Inggris yang hidup dalam kemiskinan terus meningkat ... tingkat kejahatan telah mencapai rekor tertinggi. Apa kepercayaan diri yang dimiliki untuk mengkritik situasi demokrasi dan hak asasi manusia di Hong Kong?" kata kementerian tersebut.

"Rencana untuk mengacaukan Hong Kong pasti akan gagal," tambahnya.

Laporan Inggris tersebut mengatakan bahwa pihak berwenang terus mencoba menggunakan jalur hukum untuk menekan lagu protes Glory to Hong Kong. Di sisi lain pengadilan keamanan nasional taipan media Jimmy Lai semakin tertunda.

Baca juga: Hong Kong Langsung Akan Batasi Impor Makanan dari Jepang Buntut Limbah PLTN Fukushima

"Inggris akan selalu membela hak asasi manusia universal, termasuk kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul secara damai dan kami akan membela mereka yang menjadi sasaran," kata pernyataan itu.

"Penuntutan Lai sangat dipolitisasi," kata Inggris, seraya menambahkan bahwa pemerintah terus mendesak untuk mendapatkan akses konsuler.

Polisi Hong Kong juga telah mengeluarkan surat perintah penangkapan dan hadiah terhadap individu-individu di Inggris dan di tempat lain, katanya, seraya menambahkan bahwa Inggris tidak akan mentolerir upaya untuk mengintimidasi dan membungkam orang-orang di negaranya.

Baca juga: Hong Kong Larang Impor Makanan Laut Jepang jika Air Fukushima Dibuang

Sistem hukum dan peradilan Hong Kong berada pada titik kritis, kata laporan itu, menambahkan bahwa meskipun pengadilan kota itu tetap independen, mereka harus mengadili berdasarkan undang-undang keamanan nasional yang tidak jelas.