Lagi, Menteri China Hilang Misterius, Kini Giliran Menhan Li Shangfu

BEIJING, KOMPAS.com - Menteri China hilang misterius lagi. Pada Juli lalu, publik dunia dibuat bertanya-tanya tentang keberadaan Menteri Luar Negeri (Menlu) China Qing Gang yang entah di mana.

Kini giliran Menteri Pertahanan China Li Shangfu yang tidak diketahui keberadaannya secara pasti. Ini menjadi kasus terbaru seorang pejabat senior dalam rombongan Presiden Xi Jinping menghilang secara misterius.

Li Shangfu sendiri sedang diselidiki atas tuduhan korupsi.

Baca juga: Mengenal Menhan Baru China Jenderal Li Shangfu: Wajah Ekspansi Kekuatan Militer Beijing

Hilangnya seorang pejabat di "Negeri Tirai Bambu" seringkali adalah tanda pertama bahwa ia sedang diselidiki oleh Komisi Pusat Inspeksi Disiplin China yang ditakuti.

Itu adalah sebuah badan pengawas di bawah Partai Komunis China yang bertugas mengawasi para pejabat yang dicurigai melanggar peraturan partai atau hukum negara.

Jika pejabat tersebut berasal dari militer, badan yang menyelidiki adalah Komisi Inspeksi Disiplin Tentara Pembebasan Rakyat.

Tindakan yang berada di bawah pengawasan berkisar dari korupsi, ketidaksetiaan politik, hingga urusan di luar militer, seperti yang ditunjukkan oleh pengumuman yang dikeluarkan oleh badan pengawas di masa lalu.

Siapa Li Shangfu?

Li Shangfu adalah sosok yang cukup sering muncul di hadapan publik.

Dia sedang diselidiki atas tuduhan korupsi pengadaan peralatan militer sebagai menteri pertahanan, kata 10 orang yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters.

Li terakhir kali terlihat di Beijing pada 29 Agustus saat memberikan pidato penting di sebuah forum keamanan dengan negara-negara Afrika.

Baca juga: Hilang Sebulan, Qin Gang Dicopot dari Jabatan Menlu China

Pada awal bulan itu, ia mengunjungi Rusia dan Belarus. Penyelidikan dimulai tak lama setelah dia kembali dari perjalanan tersebut.

Pada 3 September, Kementeriannya membatalkan perjalanan Li ke Vietnam untuk menghadiri pertemuan pertahanan tahunan yang dijadwalkan pada 7-8 September, dengan alasan kesehatan, demikian menurut pejabat Vietnam.