Transisi Tiongkok dari BRI ke GDI dan Implikasinya bagi Indonesia

TRANSISI dari Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok ke Global Development Initiative (GDI) telah menarik perhatian dunia.

Mempertimbangkan konteks Indonesia, sangat penting untuk menganalisis transisi ini secara kritis, mengingat Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 pertama kali diusulkan di Indonesia.

Tren ekonomi internasional, konteks geopolitik, dan kendala keuangan domestik memengaruhi perubahan strategi pembangunan global Tiongkok.

Pergeseran dari BRI ke GDI mencerminkan respons Tiongkok terhadap dinamika yang berubah, dengan mengambil pendekatan yang lebih multilateral daripada BRI yang didominasi bilateral.

Secara historis, BRI muncul sebagai langkah strategis untuk mempertahankan hubungan ekonomi dengan negara-negara Selatan setelah berakhirnya booming komoditas bahan mentah.

Saat ini, GDI berkembang di tengah pandemi COVID-19, menawarkan pendekatan baru yang tidak terlalu bergantung pada pembangunan infrastruktur yang besar.

Evolusi ini penting bagi Indonesia, yang telah lama dianggap sebagai simpul strategis dalam BRI karena keunggulan geografis dan permintaan yang kuat untuk pembangunan infrastruktur.

Namun, pergeseran operasional GDI dapat menyebabkan Indonesia mengevaluasi kembali posisi strategisnya.

Berbeda dengan BRI, GDI menekankan pada pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, tanggap pandemi, pembangunan hijau, dan ekonomi digital.

Meskipun tujuan-tujuan ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan prioritas nasional Indonesia, perubahan ini menunjukkan pergeseran dari fokus BRI pada infrastruktur, yang merupakan faktor penting dalam kerja sama Tiongkok-Indonesia.

Sebagai contoh, proyek-proyek seperti Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, salah satu proyek unggulan BRI, akan dianggap berperan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi, meskipun menimbulkan kontroversi karena isu-isu seperti pembebasan lahan dan penyelesaiannya yang tidak tepat waktu.

Indonesia, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan ekonomi digital yang sedang berkembang, dapat menjadi pemain penting dalam paradigma baru ini. Inisiatif yang berfokus pada ekonomi digital dan respons pandemi sangat relevan bagi Indonesia.

Di tengah pandemi, Indonesia telah mengalami ledakan ekonomi digital, menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi digital terbesar dan tercepat di Asia Tenggara.

Sebagai contoh, raksasa teknologi lokal seperti Tokopedia dan Gojek telah berkembang pesat, yang mengindikasikan lanskap digital yang sedang berkembang.

Pergeseran Tiongkok menuju GDI yang menggabungkan pengembangan digital dapat semakin mempercepat ekspansi digital Indonesia.

Fokus GDI pada multilateralisme dan keterlibatan masyarakat sipil juga menandai pergeseran yang signifikan dari pendekatan bilateral BRI.

Bagi Indonesia, hal ini mengindikasikan adanya peluang kerja sama yang lebih luas dan transparan. Namun, hal ini juga memperkenalkan serangkaian tantangan baru.

Untuk secara efektif menavigasi lanskap multilateral ini dan memastikan kepentingan nasionalnya terwakili secara memadai, Indonesia mungkin perlu meningkatkan kemitraan dengan entitas regional seperti ASEAN, yang pengambilan keputusannya dilakukan berdasarkan konsensus, yang sangat kontras dengan karakteristik kesepakatan bilateral BRI.

Salah satu aspek penting dari GDI adalah skema pembiayaannya. Berbagai aktor membiayai BRI, tetapi GDI terutama bergantung pada Dana Pembangunan Global dan Kerja Sama Selatan-Selatan (GDSSCF).

Pergeseran ini dapat menjawab kritik terhadap bantuan luar negeri tradisional Tiongkok kepada negara-negara berkembang, seperti korupsi, kurangnya transparansi, dan akuntabilitas.

Pendekatan GDSSCF yang berfokus pada hibah juga dapat mengurangi risiko utang bagi negara-negara penerima bantuan, seperti Indonesia.

Indonesia perlu waspada dan berhati-hati terhadap pergeseran Tiongkok dari BRI ke GDI, yang disebabkan oleh kendala-kendala domestik di Tiongkok seperti defisit fiskal yang memburuk dan perubahan dalam strategi ekonomi.

Tiongkok saat ini berfokus pada proyek-proyek yang lebih berkelanjutan dan menguntungkan secara finansial, seperti proyek-proyek infrastruktur yang inovatif, informasi, dan terintegrasi, yang tercantum dalam rencana lima tahunannya yang ke-14.

Dinamika internal ini di Tiongkok memiliki dampak langsung pada inisiatif pembangunan luar negerinya. Oleh karena itu, Indonesia perlu mempertimbangkan bagaimana dinamika ini dapat memengaruhi strategi dan komitmen bantuan luar negeri Tiongkok.

Meskipun GDI menandakan pergeseran ke arah kerja sama yang lebih berkelanjutan dan multilateral, hal ini tidak boleh mengurangi fakta bahwa GDI pada dasarnya masih merupakan inisiatif Tiongkok.

Meskipun kepemimpinan Tiongkok menggambarkan GDI sebagai multilateral, Indonesia harus ingat bahwa kepentingan utamanya adalah mempertahankan diri dan kesejahteraan warganya.

Oleh karena itu, Indonesia harus mempertahankan pendekatan yang seimbang, dengan menilai manfaat berpartisipasi dalam GDI sambil tetap waspada terhadap potensi jebakan dan risiko.

Sementara BRI dikritik karena dianggap sebagai kesepakatan yang berpusat pada Tiongkok, GDI, yang didukung oleh Inisiatif Keamanan Global dan Inisiatif Peradaban Global, memiliki implikasi yang lebih luas.

GDI menantang pemahaman liberal Barat tentang konsep-konsep seperti hak asasi manusia dan pembangunan.

Hal ini mungkin menawarkan pandangan dunia yang lebih selaras dari sudut pandang Indonesia, mengingat perjuangannya dalam menerapkan demokrasi liberal gaya Barat dan standar hak asasi manusia.

Namun, hal ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menjadi medan pertempuran dalam persaingan ideologi yang semakin meningkat antara Timur dan Barat.

GDI, yang berbeda dengan BRI dalam hal ruang lingkup dan operasionalisasi, berpotensi membentuk kembali hubungan Tiongkok-Indonesia dan keterlibatan Tiongkok yang lebih luas di Asia Tenggara.

Namun, sangat penting untuk tetap menyadari dinamika kekuatan dan implikasi geopolitik yang rumit dari inisiatif baru ini.

Indonesia, bersama dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, telah menjadi penerima manfaat yang signifikan dari BRI.

Indonesia telah menerima investasi yang cukup besar dalam pembangunan infrastruktur, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Namun demikian, manfaat-manfaat ini datang dengan berbagai kompleksitas, seperti kekhawatiran akan kedaulatan, dampak lingkungan, dan meningkatnya utang.

Dengan pendekatan multilateral dan penekanannya pada pembangunan berkelanjutan, GDI memberikan kesempatan bagi Indonesia dan Asia Tenggara untuk mendefinisikan kembali hubungan mereka dengan Tiongkok.

Hal ini memungkinkan kawasan ini untuk meningkatkan kekuatan tawar-menawar kolektif dan, secara potensial, memastikan kemitraan yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

Namun, penekanan pada pengembangan perangkat lunak - berbeda dengan fokus BRI yang sangat besar pada infrastruktur— mengharuskan evaluasi ulang bagaimana kemitraan semacam ini selaras dengan kebutuhan dan tujuan pembangunan Indonesia dan kawasan.

Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya telah berkomitmen kuat untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang selaras dengan area fokus GDI.

Oleh karena itu, GDI dapat menyediakan sumber daya dan kemitraan yang penting untuk mempercepat pencapaian tujuan-tujuan tersebut.

Namun demikian, sangat penting untuk memastikan bahwa kerja sama tersebut sejalan dengan strategi nasional dan regional untuk menghindari ketergantungan yang berlebihan pada aktor eksternal.

Pada tingkat yang lebih luas, pergeseran dari BRI ke GDI menandakan reposisi Tiongkok dalam lanskap pembangunan global.

Sementara BRI sering dianggap sebagai inisiatif unilateral dan asertif, GDI diluncurkan pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang mengindikasikan niat Beijing untuk memproyeksikan inisiatif ini sebagai upaya multilateral.

Hal ini penting bagi Indonesia dan Asia Tenggara, yang secara konsisten mengadvokasi multilateralisme dan regionalisme yang inklusif.

Hal ini membuka jalan untuk kerja sama dan dialog yang lebih erat, yang dapat membantu membangun saling pengertian dan mengurangi kecurigaan.

Namun, manfaat potensial ini tidak boleh menutupi risiko dan tantangan GDI. Terlepas dari tampilannya yang multilateral, GDI masih merupakan inisiatif yang didorong oleh Tiongkok, yang dipandu oleh kepentingan dan aspirasi geopolitiknya.

Mengingat meningkatnya ketegasan Tiongkok di kawasan ini, khususnya di Laut Tiongkok Selatan, GDI berpotensi dimanfaatkan untuk mendapatkan dukungan politik dan membentuk norma-norma regional.

Oleh karena itu, sangat penting bagi Indonesia dan Asia Tenggara untuk mempertahankan pendekatan kritis, memeriksa implikasi strategis dari keterlibatan dengan GDI sambil menjaga kepentingan mereka dan stabilitas regional.

Terakhir, peluncuran GDI di tengah persaingan strategis antara AS dan Tiongkok memiliki implikasi yang signifikan bagi Indonesia dan Asia Tenggara.

Meskipun kawasan ini telah mahir dalam menavigasi persaingan kekuatan besar, dinamika pergeseran GDI menambah lapisan kompleksitas lainnya.

Hal ini menghadirkan jalan lain untuk persaingan antara Tiongkok dan Barat, terutama dengan AS dan Uni Eropa yang meluncurkan inisiatif pembangunan global masing-masing.

Singkatnya, kemunculan GDI menandakan titik balik substansial dalam strategi global Tiongkok, yang membawa implikasi penting bagi Indonesia dan kawasan Asia Tenggara yang lebih luas.

Selain menjanjikan jalan menuju model kerja sama yang lebih berkelanjutan dan inklusif, GDI juga menghadirkan kompleksitas dan tantangan baru.

Munculnya GDI mengharuskan negara-negara seperti Indonesia untuk memikirkan kembali postur strategis mereka, dengan hati-hati menavigasi lanskap geopolitik yang terus berubah.

Indonesia, khususnya, perlu secara cermat mengevaluasi pertukaran biaya dan manfaat, memastikan bahwa keterlibatannya dengan GDI tidak mengorbankan kepentingan nasional atau stabilitas regionalnya.

Di tengah persaingan strategis yang sedang berlangsung antara AS dan Tiongkok, pertaruhannya menjadi lebih tinggi, sehingga mengharuskan negara-negara Asia Tenggara untuk menapaki garis yang hati-hati di antara kedua kekuatan besar tersebut.

Pada akhirnya, GDI bukan hanya merupakan ujian bagi kepemimpinan global Tiongkok, melainkan juga ujian bagi negara-negara seperti Indonesia dan kawasan Asia Tenggara yang lebih luas, yang menentukan bagaimana mereka mengelola hubungan luar negeri mereka dalam lanskap global yang berubah dengan cepat.

Pilihan yang mereka buat hari ini akan secara signifikan membentuk realitas geopolitik di masa depan.