KOMPAS.com – Berita tentang PM Belanda minta maaf atas perbudakan 250 tahun di masa kolonial termasuk di Indonesia timur memuncaki daftar Populer Global kali ini.
Di bawahnya, ada berita soal kekurangan amoxicillin di Eropa dan Amerika Utara akibat kasus penyakit pada anak-anak yang membutuhkan obat antibiotik tersebut meningkat.
Berita di kanal Global Kompas.com yang paling banyak dibaca selanjutnya, yakni terkait hampir setengah penduduk Belanda tak mendukung pemerintah meminta maaf atas perbudakan di masa kolonial.
Baca juga: [POPULER GLOBAL] Momen Canggung Macron dan Mbappe | Arti Jubah Messi
Untuk lebih lengkapnya, berikut rangkuman daftar Populer Global edisi Selasa (20/12/2022) hingga Rabu (21/12/2022) pagi yang dapat Anda simak:
Perdana Menteri Belanda Mark Rutte pada Senin (19/12/2022) secara resmi meminta maaf atas keterlibatan negaranya dalam perbudakan selama 250 tahun. Ia menyebutnya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Permintaan maaf ini datang hampir 150 tahun setelah berakhirnya perbudakan di koloni-koloni luar negeri Belanda, termasuk Suriname di Amerika Selatan, Indonesia di timur, serta pulau-pulau Karibia seperti Curacao dan Aruba.
Aruba adalah bekas koloni Belanda yang pertama bereaksi atas permintaan maaf Rutte. PM Evelyn Wever-Croes menerima permohonan tersebut, tetapi negara lain seperti pulau Sint Maarten mengaku tidak akan menerimanya.
Baca selengkapnya di sini
Eropa dan Amerika Utara sedang mengalami kekurangan antibiotik Amoxicillin karena kasus penyakit yang membutuhkan obat tersebut melonjak terutama di kalangan anak-anak.
Amoxicillin adalah anggota keluarga antibiotik penisilin dan digunakan untuk mengobati berbagai penyakit akibat bakteri yang seringkali pada anak-anak.
Rumah sakit di banyak negara sedang mendapat tekanan dari meningkatnya jumlah penderita penyakit "tripledemic ".
Baca selengkapnya di sini
Hampir setengah orang Belanda tidak mendukung permintaan maaf pemerintah atas perbudakan di masa kolonial.
Menurut jajak pendapat I&O Research, hanya sekitar 38 persen yang mendukung.
Beberapa pihak mengaku khawatir soal biaya dari klaim pemulihan, sebagian lainnya berpendapat bahwa bukan mereka atau nenek moyang mereka yang memperbudak atau mengambil keuntungan dari kolonialisme, sehingga menolak konsep permintaan maaf kolektif.