Soal Pencaplokan Wilayah Ukraina oleh Rusia, Ini Tanggapan PBB

NEW YORK CITY, KOMPAS.com – Rencana Rusia untuk mencaplok empat wilayah Ukraina akan menandai eskalasi berbahaya dalam perang di Ukraina.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kepada wartawan di markas besar PBB di New York City, AS, Kamis (29/9/2022).

Guterres menuturkan, pencaplokan yang dilakukan Rusia akan membahayakan prospek perdamaian, sebagaimana dilansir Al Jazeera.

Baca juga: Rusia Segera Akui 4 Wilayah Ukraina Secara Resmi

“Setiap keputusan untuk melanjutkan pencaplokan wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhia di Ukraina tidak akan memiliki nilai hukum dan pantas untuk dikutuk,” kata Guterres.

“Saya ingin menggarisbawahi bahwa apa yang disebut referendum dilakukan selama konflik bersenjata aktif di daerah-daerah di bawah pendudukan Rusia dan di luar kerangka hukum dan konstitusional Ukraina. Mereka tidak bisa disebut ekspresi asli dari kehendak rakyat,” tambah Guterres.

Guterres menuturkan, rencana pencaplokan dari Rusia tidak memiliki tempat di dunia modern.

“Kami berkomitmen penuh pada kedaulatan, persatuan, kemerdekaan, dan integritas wilayah Ukraina di dalam perbatasan yang diakui secara internasional,” ujar Guterres.

Baca juga: Ukraina Terkini: Putin Akui Kemerdekaan 2 Wilayah Ukraina, Zaporizhzhia dan Kherson

Dia juga menyerukan agar perang segera diselesaikan.

Diberitakan Kompas.com, Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui kemerdekaan dua wilayah Ukraina. Keduanya yakni Zaporizhzhia dan Kherson.

Putin telah menandatangani dekrit berisikan pengakuan atas kemerdekaan dua wilayah Ukraina yang diduduki Rusia tersebut pada Kamis (29/9/2022) malam.

Dekrit ini diteken Putin saat Rusia bersiap untuk meresmikan pencaplokan kedua wilayah tersebut, bersama dengan Donetsk dan Luhansk pada Jumat (30/9/2022).

Baca juga: Putin ke Erdogan: Referendum di 4 Wilayah Ukraina Transparan dan Sesuai Hukum

Resolusi PBB

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Kamis menuduh Rusia melakukan perampasan tanah.

Dia juga bersumpah bahwa Washington tidak akan pernah mengakui pencaplokan oleh Moskwa.

“Referensi palsu Kremlin adalah upaya sia-sia untuk menutupi apa yang merupakan upaya lebih lanjut untuk perampasan tanah di Ukraina,” kata Blinken dalam sebuah pernyataan.

Baca juga: Finlandia akan Tutup Perbatasannya untuk Turis Rusia

Dia berujar, referendum yang dilakukan oleh proksi Rusia di Ukraina tidak sah dan melanggar hukum internasional.

“Ini merupakan penghinaan terhadap prinsip-prinsip perdamaian dan keamanan internasional,” tutur Blinken.

Perwakilan AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield akan memprakarsai resolusi PBB untuk mengutuk referendum di Ukraina.

“Menyerukan negara-negara anggota untuk tidak mengakui status Ukraina yang berubah, dan mewajibkan Rusia untuk menarik pasukannya dari Ukraina,” kata Thomas-Greenfield dalam sebuah pernyataan pada Selasa (27/9/2022).

Baca juga: Apple Hapus Media Sosial Asal Rusia VK dari App Store