Sekarang Baru Operasi Militer, Ini yang Mungkin Terjadi jika Putin Nyatakan Perang secara Resmi di Ukraina

Pada awal Maret, Putin mengatakan tidak ada tempat untuk memberlakukan undang-undang perang atau atau hukum darurat lain karena langkah itu hanya akan dilakukan jika ada penyerbuan dari luar.

'Keadaan perang ' dan hukum darurat perang

Hukum darurat perang juga dapat diberlakukan setelah Rusia menyatakan perang. Prosedur ini tidak dirinci dalam undang-undang, tetapi terdapat sejumlah keadaan yang mendorong pernyataan perang.

Perang pada dasarnya akan melibatkan pemberlakuan hukum keadaan perang, meskipun dari sisi hukum hal itu berbeda.

"Keadaan perang" merujuk pada hubungan lintas negara" sementara "hukum darurat perang" merupakan sistem hukum di dalam suatu negara.

Baca juga: PM Australia Komentari Isu Putin Hadiri G20: Tak Perlu Buru-buru

Hukum internasional

Konsep pernyataan perang dicakup dalam hukum internasional law.

Dalam konvensi tentang memulai aksi militer, yang disepakati di Den Hag pada 1907, disebutkan aksi militer tidak boleh dilancarkan tanpa peringatan sebelumnya dan tidak ambigu.

Peringatan itu disampaikan dengan menyatakan motif perang atau ultimatum ancaman perang.

Sesudah itu, suatu negara beralih ke keadaan perang.

Payung hukum darurat perang di Rusia diatur dalam sejumlah produk hukum - undang-undang darurat perang, pertahanan, mobilisasi, tugas militer dan wajib militer.

Peraturan itu mencakup hampir semua aspek negara- kehidupan publik, pihak berwenang, ekonomi, bisnis, media massa, kontrol politik dan lain-lain.

Baca juga: PM Australia Komentari Isu Putin Hadiri G20: Tak Perlu Buru-buru

Wewenang lebih besar

Presiden dan pemerintah diberi wewenang eksekutif lebih besar.

Partai politik bisa dilarang, pertemuan dilarang dan diberlakukan penyensoran. Pergerakan warga dibatasi, termasuk larangan pergi ke luar negeri atau berpindah rumah.

Jam malam bisa diberlakukan, properti penduduk dapat disita sewaktu-waktu untuk keperluan militer.

Mobilisasi

Berdasarkan hukum darurat perang, pemerintah dapat menyatakan mobilisasi. Bisa saja secara penuh atau tidak, dan mungkin saja hanya diberlakukan di sebagian wilayah dan bukan mencakup seluruhnya.

Mobilisasi tidak secara otomatis terjadi jika hukum darurat perang diberlakukan. Darurat perang bisa diberlakukan tanpa atau dengan mobilisasi.