Bentrokan di Darfur Barat Sudan Tewaskan Lebih dari 210 Orang

KHARTUM, KOMPAS.com - Sedikitnya 213 orang tewas dalam tiga hari kekerasan antara kelompok Arab dan non-Arab di Darfur Barat Sudan.

Gubernur negara bagian itu memberikan jumlah resmi pertama untuk bentrokan baru-baru ini.

Dilansir AFP, Darfur Barat telah dicengkeram oleh pertempuran mematikan selama berhari-hari yang sebagian besar berpusat di Krink.

Baca juga: 7 Orang Tewas Tertembak dalam Demonstrasi Anti-kudeta Militer di Sudan

Wilayah itu berpenduduk hampir 500.000 orang dan sebagian besar dihuni oleh suku Massalit Afrika.

"Kejahatan besar-besaran ini menyebabkan sekitar 201 tewas dan 103 terluka pada hari Minggu saja," kata Gubernur Darfur Barat Khamees Abkar dalam sebuah video yang diterbitkan Selasa (26/4/2022) malam.

Kekerasan pertama pecah pada hari Jumat (22/4/2022) dan meningkat ketika orang-orang bersenjata menyerang desa-desa Massalit non-Arab sebagai pembalasan atas pembunuhan dua anggota suku.

Data ini menurut Koordinasi Umum untuk Pengungsi dan Pengungsi di Darfur, sebuah kelompok bantuan independen.

Baca juga: Perdana Menteri Sudan Mengundurkan Diri Setelah 57 Orang Tewas dalam Protes Anti-kudeta

Sedikitnya delapan orang tewas pada hari Jumat, kata Abkar, membenarkan jumlah korban tewas untuk hari itu sudah dilaporkan oleh kelompok bantuan tersebut.

Gubernur negara bagian itu menyalahkan pasukan pemerintah yang bertugas mengamankan Krink dan sekitarnya.

Mereka menarik diri "tanpa pembenaran apa pun" ketika serangan-serangan utama dimulai Minggu (24/4/2022) pagi.

"Kota Krink hancur total termasuk institusi pemerintah," kata Abkar. "Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan."

Baca juga: Tambang Emas Runtuh, 31 Penambang Tewas di Sudan

Pertempuran pada hari Senin (25/4/2022) menyebar ke Geneina, ibukota provinsi Darfur Barat.

Saksi mata menuduh milisi Janjaweed mendalangi kekerasan.

Janjaweed adalah milisi Arab yang menjadi terkenal karena perannya dalam penindasan pemberontakan etnis minoritas di Darfur pada awal 2000-an di bawah otokrat Omar al-Bashir.