Update Daftar Sanksi Tiap Negara untuk Rusia atas Serangan ke Ukraina

KOMPAS.com - Ketika invasi Rusia ke Ukraina berlanjut, para pemimpin di seluruh dunia telah menanggapi dengan sanksi yang melumpuhkan terhadap Moskow dan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam beberapa hari terakhir.

Sanksi tersebut berkisar dari larangan perbankan dan investasi hingga pembekuan aset terhadap para pemimpin Rusia, oligarki dan keluarga mereka, serta penolakan akses ke bandara dan wilayah udara.

Baca juga: Mengenal SWIFT, Sistem Keuangan Global yang Dipelintir Barat untuk Tekan Rusia

Akses Rusia ke sistem pembayaran internasional SWIFT, yang dianggap penting oleh banyak pihak bagi perekonomian nasional dan dunia, juga telah dikurangi.

Beberapa negara mendukung tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dilakukan, bahkan untuk menghapus Rusia sama sekali dari SWIFT.

Apa yang telah dilakukan pemerintah di seluruh dunia sejauh ini untuk menghalangi Rusia meningkatkan kekerasan lebih lanjut terhadap Ukraina? Berikut ikhtisarnya.

Baca juga: Singapura Akan Jatuhkan Sanksi ke Rusia Akibat Serang Ukraina

Amerika Serikat (AS)

Kantor Pengawasan Aset Asing Kementerian Keuangan AS memberlakukan pembatasan pada dua bank terbesar Rusia – Perusahaan Saham Gabungan Publik Sberbank of Russia (Sberbank) dan Perusahaan Saham Gabungan Publik VTB Bank (VTB Bank), dan hampir 90 anak perusahaan lembaga keuangannya di seluruh dunia pada Kamis (24/2/2022).

Sanksi juga dijatuhkan terhadap elit Rusia dan keluarga mereka, bersama dengan larangan mengenai utang baru dan ekuitas perusahaan besar milik negara Rusia dan lembaga keuangan swasta besar.

AS bersama sekutu utamanya, memblokir akses bank-bank Rusia tertentu ke SWIFT, menargetkan hampir 80 persen dari semua aset perbankan di Rusia. Ini menghalangi negara itu dari sistem keuangan global, dan berpotensi mempengaruhi ekonomi Rusia selama bertahun-tahun yang akan datang.

AS juga mempersiapkan sanksi individu terhadap Putin dan Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov, kemungkinan termasuk larangan perjalanan. Keduanya dilarang mengakses aset apa pun yang berada dalam jangkauan otoritas AS dan siapa pun di AS tidak diizinkan berbisnis dengan mereka.

Baca juga: Presiden Zelensky Desak Uni Eropa Beri Keanggotaan Ukraina Segera

Uni Eropa

Para pemimpin Uni Eropa berjanji membekukan aset Putin, dan meluncurkan sanksi menargetkan elit Rusia, dengan daftar individu yang terkena sanksi bertambah pada Minggu (27/2/2022).

Uni Eropa. juga sepakat pada Minggu untuk menutup wilayah udara bagi maskapai Rusia dan melarang beberapa media pro-Kremlin.

Britania Raya

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengumumkan paket sanksi 10 poin terhadap Rusia. Ini termasuk pembekuan aset terhadap dua bank terbesar Rusia, dan memblokir perusahaan-perusahaan besar negara itu untuk mencari keuntungan di Inggris.

Maskapai penerbangan nasional Rusia Aeroflot juga dilarang terbang di wilayah udara Inggris atau mendarat di bandara negara itu.

Menteri Transportasi Inggris Grant Shapps mengatakan pada Jumat (25/2/2022) larangan itu akan berlaku untuk semua jet pribadi Rusia.

Baca juga: Yang Dikatakan Ukraina dan Rusia Jelang Dialog di Perbatasan Belarus

Kanada

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengumumkan Kamis (24/2/2022) bahwa Kanada akan menjatuhkan sanksi "baru dan berat" terhadap individu dan entitas yang dianggap bertanggung jawab atas serangan Rusia di Ukraina.

Menurut siaran pers 24 Februari, sanksi tersebut meliputi: Pembatasan terhadap 58 individu dan entitas Rusia, termasuk bank, elit keuangan, dan keluarga mereka; Sanksi terhadap anggota Dewan Keamanan Rusia; Pembatasan pada empat orang Ukraina "atas kolaborasi mereka dengan Rusia untuk mengacaukan Ukraina".

Kanada juga telah melakukan pembatasan ekspor ke Rusia, dengan cara menghentikan aplikasi izin ekspor baru dan membatalkan izin ekspor yang sah, tidak termasuk "rantai pasokan medis kritis"

Kanada mendukung pemotongan beberapa bank Rusia dari jaringan keuangan SWIFT, menurut laporan Wall Street Journal.

Baca juga: Ketika Anak-anak yang Harus Jadi Korban Perang Rusia-Ukraina…

Jepang

Jepang mendukung pemutusan beberapa bank Rusia dari jaringan keuangan SWIFT, bersama dengan AS dan Uni Eropa.

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan juga akan memberikan sanksi kepada Putin dan pejabat pemerintahan Rusia lainnya.

Sanksi-sanksi itu diperparah dengan pengumuman Kishida pada Jumat (25/2/2022), termasuk penghentian ekspor barang-barang keperluan militer, menurut laporan Reuters.

Republik Ceko

Republik Ceko pada Jumat (25/2/2022) melarang maskapai penerbangan Rusia terbang ke negaranya dan dilaporkan sedang mempertimbangkan sanksi tambahan.

Praha berencana mempercepat prosesnya keluar dari dua bank internasional yang didirikan di era Soviet, karena kementerian keuangan menganalisis akses perusahaan Rusia ke dana publik Ceko, Al-Jazeera melaporkan.

Baca juga: Para Pengunjuk Rasa Rusia: Maafkan Kami, Ukraina

Taiwan

Perdana Menteri Taiwan Su Tseng-chang mengatakan akan bergabung dengan "negara-negara demokratis" dalam memberikan sanksi kepada Rusia.

Dia tidak merinci sanksi apa yang akan dijatuhkan, tetapi mengatakan negara itu akan "meneliti dengan cermat" ekspor ke Rusia dan "berkoordinasi" dengan sekutu untuk tindakan lebih lanjut.

Australia

Perdana Menteri Australia Scott Morrison memperkenalkan gelombang pertama sanksi pada Rabu (23/2/2022), memberlakukan larangan perjalanan dan konsekuensi keuangan pada delapan anggota Dewan Keamanan Rusia. Parlemen juga menerapkan pembatasan investasi dengan beberapa bank Rusia.

Pemerintah bergerak pada Sabtu (26/2/2022) untuk secara langsung memberikan sanksi kepada Putin, anggota parlemen Rusia dan beberapa oligarki.

Baca juga: Rusia Akui Ada Pasukannya yang Tewas di Ukraina, tapi Tak Beberkan Jumlahnya

Selandia Baru

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern pada Kamis (24/2/2022) mengatakan kurangnya undang-undang sanksi otonom negaranya tidak akan menghentikan dia untuk bergabung dalam kecaman global terhadap Rusia.

Selandia Baru akan menerapkan larangan perjalanan pada pejabat pemerintah Rusia dan pihak terkait lainnya, menempatkan larangan ekspor ke militer Rusia dan menghentikan konsultasi antara kementerian luar negeri Rusia dan Selandia Baru, menurut Wall Street Journal.