Kudeta Sudan, Jenderal Perintahkan Pembebasan 4 Menteri yang Ditahan

Pembebasan para menteri di tengah kudeta Sudan itu terjadi tak lama setelah panggilan telepon antara Burhan dan Sekjen PBB Antonio Guterres, yang secara pribadi meminta panglima militer untuk memulihkan transisi demokrasi.

Guterres mendorong "semua upaya untuk menyelesaikan krisis politik di Sudan dan segera memulihkan tatanan konstitusional serta proses transisi Sudan", kata pernyataan PBB.

Baca juga: Kudeta Militer Sudan Berlanjut Protes, 1.300 WNI Akan Dievakuasi Jika Kondisi Memburuk

Sudan sejak Agustus 2019 diperintah oleh dewan sipil-militer bersama sebagai bagian dari transisi yang kemudian bergerak menuju pemerintahan sipil penuh.

Perpecahan yang semakin dalam dan ketegangan yang telah lama membara antara militer dan warga sipil merusak transisi tersebut.

Para diplomat Barat menyerukan penjabatan kembali Perdana Menteri Abdalla Hamdok, sementara kekuatan Arab seperti Arab Saudi dan UEA mendesak transisi yang dipimpin sipil untuk dipulihkan.

Burhan, jenderal veteran yang bertugas di bawah pemerintahan Bashir selama tiga dekade, bersikeras pengambilalihan tentara itu bukan kudeta Sudan, tetapi sebuah langkah untuk memperbaiki jalannya transisi.

Baca juga: PM Sudan Nyatakan Tidak Akan Pernah Mundur dengan Sukarela Pascakudeta