Media Asing Soroti Keterlibatan Inggris dalam Pembantaian 1965-1966 di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah media asing dalam menyoroti keterlibatan Inggris dalam pembantaian 1965-1966, setelah muncul laporan dari Observer.

Terjadi pembantaian besar-besaran di Indonesia yang berlangsung pada 1965-1966, setelah kegagalan kudeta yang dikenal sebagai Gerakan 30 September (G30S/PKI).

Petinggi-petinggi PKI diburu, ditangkap, dan dibunuh. Petinggi PKI, yaitu Lukman Njoto atau Nyoto ditembak pada 6 November, Ketua PKI Dipa Nusantara Aidit pada 22 November, dan disusul Wakil Ketua PKI MH Lukman.

Namun sepertinya target pembunuhan meluas, tidak hanya PKI saja. Suatu komando keamanan angkatan bersenjata memperkirakan sedikitnya 500.000 jiwa tewas dibantai, mengutip The Guardian.

Baca juga: Media Asing Ramai Beritakan Indonesia Juara Piala Thomas 2020

1. Media Inggris, The Guardian

Media yang berdiri sejak 1821 ini mengungkapkan bahwa Inggris berperan dalam menghasut pembantaian 1965-1966 oleh tentara Indonesia, milisi dan warga.

The Guardian menyebutkan laporan rahasia CIA bahwa peristiwa pembantaian 1965-1966 sebagai “salah satu pembunuhan massal terburuk abad ke-20”.

Dokumen yang dideklasifikasi tentang bagaimana propaganda Perang Dingin Kementerian Luar Negeri, Departemen Riset Informasi (IRD) Inggris, mengambil keuntungan dari kudeta yang gagal oleh oleh seorang perwira penjaga istana sayap kiri pada 30 September 1965.

Saat itu, PKI dan etnis Tionghoa disalahkan atas kudeta tersebut.

The Guardian menyebutkan para pejabat Inggris mengarahkan buletin dan siaran radio yang menghasut kepada kaum anti-komunis Indonesia, termasuk para jenderal angkatan darat sayap kanan.

Inggris menyerukan “PKI dan semua organisasi komunis” untuk “dilenyapkan”.

Propaganda hitam Inggris itu dimaksudkan untuk ditulis oleh “patriot Indonesia” yang diasingkan, tetapi sebenarnya ditulis oleh operator Inggris di Singapura.

The Guardian menyebut, tidak ada bukti bahwa PKI terlibat dalam kudeta yang gagal itu.

Media Inggris ini juga menyoroti bahwa pembantaian 1965-1966 membuka jalan bagi Jenderal Soeharto untuk merebut kekuasaan dari Presiden Soekarno yang berhaluan kiri, saat itu.

Alhasil, Soeharto dapat mendirikan pemerintahan diktator korup yang berlangsung selama 32 tahun, sebut The Guardian.

Bedjo Untung (73 tahun), yang kini sebagai Ketua Lembaga Pengkajian Pembantaian 1965/66 Indonesia (YPKP65), telah menuntut permintaan maaf dan penjelasan lengkap dari pemerintah Inggris atas propaganda hitamnya.

Disebutkan bahwa Bedjo Untung pada usia 17 tahun telah bergabung dengan organisasi mahasiswa yang memiliki ideologi "anti-imperialis, condong sosialis", yang sama dengan Soekarno.

Ayah Bedjo Untung adalah seorang guru yang disegani di desanya di Pemalang, Jawa Tengah. Baik ia maupun ayahnya dikatakan tidak pernah menjadi anggota PKI. Namun, ayahnya dipenjara selama 11 tahun.

Sedangkan Bedjo Untung, ditangkap dan dipenjarakan sebagai tahanan politik selama 9 tahun oleh rezim Soeharto.

“Saya mendesak Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara lain yang mengambil keuntungan dari pembunuhan massal orang Indonesia yang tidak bersalah, anggota Partai Komunis Indonesia dan pengikut Sukarno, untuk mengakui tanggung jawab,” tuntutnya.

Pemerintah Inggris selalu membantah terlibat dalam pembantaian 1965-1966 di Indonesia, tetapi dokumen yang dideklasifikasi menceritakan kisah yang berbeda.

Berbeda dengan Raja Belanda Willem-Alexander yang pada 2020, meminta maaf atas “kekerasan berlebihan” yang dilakukan di Indonesia selama pemerintahan kolonial negaranya, yang berakhir pada 1949.

Baca juga: Media Asing Sorot Kebakaran Lapas Tangerang yang Kelebihan Kapasitas

2. Media China, South China Morning Post (SCMP)

Media asal China ini menyebutkan bahwa keterlibatan Inggris dalam pembantaian 1965-1966 di Indonesia telah lama dicurigai.

Sorotan pada peran Barat, khususnya Inggris dalam pembantaian 1965-1966 yang didukung negara, merenggut nyawa setidaknya ratusan ribu orang Indonesia, telah diintensifkan dengan deklasifikasi dokumen Inggris baru-baru ini.

Dalam dokumen tersebut mengungkapkan bahwa unit propaganda bayangan dari Kantor Kementarian Luar Negeri Inggris membantu menghasut untuk terjadinya pembantaian 1965-1966 di Indonesia.

Disebutkan bahwa campur tangan Inggris menawarkan metode dan motivasi dalam mendorong pembantaian 1965-1966, yang menyebabkan jatuhnya pemerintahan Presiden Soekarno yang berhaluan kiri dan melegitimasi pelantikan diktator berikutnya, Soeharto.

SCMP yang berdiri sejak 1903 ini mengungkapkan bahwa campur tangan Inggris mengakibatkan ketakutan yang meluas atas pengaruh komunisme dan sentimen anti-China, meskipun tidak ada bukti bahwa China terlibat dalam gejolak periode tersebut.

Dokumen-dokumen deklasifikasi tersebut menyoroti bagaimana propaganda Perang Dingin Departemen Riset Informasi Kementerian Luar Negeri Inggris, mengambil keuntungan dari kudeta yang gagal di Indonesia oleh sekelompok perwira militer sayap kiri pada 30 September 1965.

Dikatakan bahwa perwira kiri Indonesia membunuh 6 jenderal paling senior Angkatan Darat, diyakini bahwa mereka telah merencanakan untuk menggulingkan Soekarno dan melemahkan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang mendukung Soekarno.

Peristiwa itu dimainkan oleh kekuatan-kekuatan Barat, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Inggris. Negara-negara tersebut sudah dikenal memerangi komunisme selama Perang Dingin dan bersemangat menyingkirkan Soekarno yang berhaluan kiri.

Unit propaganda Inggris memanfaatkan peristiwa 30 September 1965, dengan memicu desas-desus bahwa PKI berada di balik kudeta yang gagal.

Inggris mencetak buletin yang seolah-olah ditulis oleh para patriot Indonesia yang mendesak rekan-rekan senegaranya untuk menghentikan “kanker komunis”.

Baca juga: Media Asing Sebut Indonesia Jadi Episentrum Covid-19 Dunia

Klaim semacam itu membantu memicu pembantaian anti-komunis nasional besar-besaran yang didorong oleh tentara Indonesia, dipimpin oleh Jenderal Soeharto, yang menewaskan sedikitnya 500.000 orang dan mungkin sebenarnya bisa sampai 3 juta orang, menurut laporan SCMP.

Di antara para korban pembantaian 1965-1966 adalah masyarakat yang dianggap condong ke kiri, seperti orang-orang peranakan Tionghoa, buruh, pelajar, guru, seniman, dan petani.

Peristiwa pembantaian 1965-1966 itu kemudian disebutkan oleh SCMP juga membuka jalan bagi Jenderal Soeharto untuk merebut kekuasaan negara dari Soekarno, dan memulai kediktatoran yang akan berlangsung lebih dari 30 tahun.

SCMP mengatakan bahwa tidak baru-baru ini saja muncul bukti keterlibatan Inggris dan negara Barat lainnya terkait pembantaian 1965-1966 di Indonesia.

Pada 2016, Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) untuk tahun 1965 di Den Haag merilis sebuah laporan yang menuduh AS, Inggris, dan Australia telah berperan dalam pembantaian di Indonesia.

Tahun berikutnya, Arsip Keamanan Nasional AS mendeklasifikasi materi, termasuk telegram dan surat yang dimiliki oleh Kedutaan Besar AS di Jakarta periode 1964-1968.

Isinya menunjukkan bahwa AS secara aktif mendukung Angkatan Darat Indonesia untuk memusnahkan orang-orang yang dituduh komunis.

“Kami sebagai korban marah. Rekonsiliasi tidak mungkin tanpa kebenaran, jadi tolong (ungkapkan) kebenarannya," kata Bedjo Untung, Kepala Lembaga Studi Indonesia tentang Pembantaian 1965/66, mengatakan kepada This Week in Asia.

"Negara-negara Barat juga harus mengakui keterlibatan mereka dan saya mendesak negara-negara itu, yang diuntungkan oleh jatuhnya Soekarno dan kehancuran PKI, untuk meminta maaf,” tandasnya.

Usman Hamid, direktur Amnesty Indonesia, mengatakan dokumen-dokumen yang dideklasifikasi Inggris adalah “contoh bahwa masih banyak fakta tentang tragedi 1965 yang harus diungkap”.

Baca juga: Pendidikan Seks Yuni Shara untuk Kedua Anaknya Disorot Sejumlah Media Asing

3. Media Hong Kong, UCA News

Media yang berbasis di Hong Kong ini mengangkat isu tentang keterlibatan Inggris dalam pembantaian 1965-1966, yang berangkat dari artikel The Guardian.

Dilaporkan para pejabat Inggris secara diam-diam menyebarkan propaganda hitam pada 1960-an untuk mendesak orang-orang terkemuka Indonesia "menyingkirkan" semua yang dianggap "kanker komunis".

Disebutkan bahwa sedikitnya 500.000 orang dan mungkin mencapai 3 juta orang tewas dalam pembantaian 1965-1966 di Indonesia, karena dianggap komunis atau PKI.

Pengungkapan tersebut mendorong Amnesty International Indonesia untuk menyerukan penyelidikan baru atas peristiwa pembantaian 1965-1966 di Indonesia.

Pengungkapan propaganda hitam Inggris itu menunjukkan bahwa ada begitu banyak fakta yang masih terkubur sehubungan dengan tragedi pembantaian 1965-1966 di Indonesia.

Fakta tersebut disebutkan Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty Indonesia, mematahkan argumen pemerintah bahwa tragedi pembantaian 1965-1966 itu tidak dapat diselidiki kembali karena kejadiannya sudah lama dan bukti tidak lagi tersedia.

Media Hong Kong yang berdiri dari 1979 ini mengatakan bahwa jika pemerintah Indonesia memiliki kemauan politik untuk menyelesaikan kasus tersebut antara lain melalui proses rekonsiliasi, maka sejumlah fakta akan berkontribusi besar bagi pencarian kebenaran sejarah Indonesia terkait tragedi 1965-1966.

Berbicara kepada UCA News, Bedjo Untung, seorang korban pembersihan anti-komunis dan pendiri Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965, mendukung seruan Amnesty Indonesia, mengatakan bahwa pengungkapan terbaru perlu diperiksa lebih lanjut.

Baca juga: Media Asing Soroti PPKM Darurat di Jawa-Bali, Ini Kata Mereka...