Sidang Umum PBB Ke-76, Ini 4 Isu yang Diangkat Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang Umum PBB ke-76 akan berlangsung pada 21-27 September 2021, dan Indonesia bakal mengangkat empat isu di sana.

Dilansir dari ANTARA pada Rabu (15/9/2021), isu pertama yang diangkat Indonesia di Sidang Umum PBB ke-76 adalah ketimpangan vaksinasi Covid-19 secara global.

Poin-poin isu yang diangkat Indonesia dalam Sidang Umum PBB itu disampaikan Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Febrian A Ruddyard.

Baca juga: Saat Jokowi Serukan Kesetaraan Vaksin di Sidang Umum PBB, tetapi Pemerintah Sediakan Vaksin Berbayar

"Dengan adanya fakta ketimpangan vaksinasi di berbagai negara, saya rasa ini menjadi isu yang perlu diangkat di sidang majelis umum (Sidang Umum PBB)," ujarnya saat menyampaikan pengarahan secara virtual tentang keikutsertaan Indonesia.

Isu ketimpangan vaksin akan diangkat Indonesia di Sidang Umum PBB, dengan menekankan bahwa tidak ada negara yang bisa mengakhiri pandemi Covid-19 tanpa kerja sama dengan negara-negara lain.

"Intinya tidak ada negara yang bisa jadi pemenang sendirian, (pandemi harus diselesaikan) bersama-sama," lanjut Febrian dikutip dari ANTARA.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi sebelumnya mengutip data WHO menyatakan, belum ada satu pun negara berpenghasilan rendah yang sudah memvaksinasi 10 persen populasinya.

Sementara itu, dari 5,5 miliar dosis vaksin Covid-19 yang telah disuntikkan di seluruh dunia, 80 persennya adalah di negara berpenghasilan tinggi dan menengah ke atas.

Selain isu vaksinasi Covid-19, berikut adalah tiga hal lain yang bakal dibahas Indonesia di Sidang Umum PBB ke-76.

Baca juga: Indonesia Masuk 10 Besar Negara dengan Vaksinasi Covid-19 Terbanyak di Dunia

1. Upaya menjaga ketertiban dunia.
2. Mendorong terciptanya perdamaian melalui dialog dan solusi politik guna mempercepat penyelesaian krisis seperti di Palestina, Afghanistan, dan Myanmar.
3. Penguatan mekanisme PBB dan multilateralisme.

Kemudian, Indonesia di Sidang Umum PBB juga akan menjelaskan peran dan kapasitasnya sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022, anggota Dewan ECOSOC 2021-2023, dan sebagai Presiden G20 2022.

Semua isu Indonesia di Sidang Umum PBB ke-76 tersebut akan disampaikan Presiden Joko Widodo, yang hadir secara virtual pada sesi debat umum tanggal 22 September 2021 waktu New York, Amerika Serikat (AS).

Sidang Umum PBB kali ini akan dilakukan campuran tatap muka dengan virtual, setelah tahun digelar penuh dari panggilan video karena pandemi Covid-19.

New York sebagai tuan rumah Sidang Umum PBB ke-76 mewajibkan semua peserta yang hadir langsung sudah divaksin Covid-19, baik saat pertemuan, makan, maupun berolahraga di dalam ruangan.

Kewajiban bagi delegasi sidang umum PBB itu tertulis dalam surat dari kantor Wali Kota New York kepada presiden majelis tanggal 9 September.

New York mulai memberlakukan mandat vaksin pada Senin (13/9/2021), yang membutuhkan bukti setidaknya satu dosis untuk banyak kegiatan di dalam ruangan, termasuk restoran dan tempat hiburan, tak terkecuali di sidang umum PBB.

Tak ada jenis vaksin tertentu yang disyaratkan di Sidang Umum PBB, karena New York mengakui semua vaksin Covid-19 yang disetujui WHO dan Administrasi Makanan serta Obat-obatan Amerika (FDA).

Baca juga: Peserta Sidang Umum PBB Wajib Sudah Divaksin Covid-19, Rusia Keberatan