Myanmar Laporkan Kasus Covid-19 Tertinggi sejak Kudeta

NAYPIYDAW, KOMPAS.com - Myanmar melaporkan bahwa telah terjadi kasus harian Covid-19 tertinggi sejak kudeta militer pada 1 Februari lalu, dan dikhawatirkan akan terus meningkat.

Media pemerintah mengumumkan pada Senin (21/6/2021) bahwa telah terjadi 546 kasus baru Covid-19 dan 7 kematian di Myanmar pada Sabtu (19/6/2021).

Jumlah itu dianggap sebagai yang tertinggi sejak 1 Februari, tetapi tidak jelas berapa banyak tes Covid-19 yang telah dilakukan atau berapa banyak orang yang telah divaksinasi, seperti dilansir The Guardian pada Senin (21/6/2021).

Baca juga: Pemimpin Junta Militer Myanmar ke Moskwa, Diundang Rusia Hadiri Konferensi Keamanan

Joy Singhal, kepala delegasi Myanmar di Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, menggambarkan peningkatan itu sebagai hal yang sangat mengkhawatirkan.

"Ini menegaskan kekhawatiran kami bahwa virus corona menyebar dengan cepat sekarang karena varian yang lebih menular dan berbahaya, yang diidentifikasi di berbagai negara," kata Singhal.

Kekhawatiran Singhal muncul karena melihat rumah sakit negara hampir tidak berfungsi dan krisis kemanusiaan tengah berlangsung di berbagai daerah di Myanmar, seperti negara bagian Kayah, di mana PBB memperkirakan ada total 100.000 orang telah mengungsi akibat konflik.

“Rumah sakit dan seluruh sistem kesehatan masih kacau dan kami perlu segera meningkatkan perawatan, pengujian, dan tindakan pencegahan untuk mencegah terulangnya tragedi yang dialami di bagian lain Asia Selatan,” ujarnya.

Baca juga: PBB Keluarkan Resolusi Desak Hentikan Penjualan Senjata ke Myanmar

Dilaporkan peningkatan kasus harian Covid-19 tersebut terjadi ketika junta militer Myanmar melanjutkan tindakan kerasnya terhadap petugas kesehatan.

Pekan lalu, media pemerintah Myanmar melaporkan bahwa mantan kepala kampanye vaksinasi Covid-19 negara, Dr Htar Htar Lin, telah ditangkap dan menghadapi beberapa tuduhan.

Di antaranya, pengkhianatan tingkat tinggi, karena bekerja dengan politisi pro-demokrasi. Ratusan petugas medis juga diburu karena hasutan.

Sandra Mon, seorang peneliti epidemiologi senior di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Hak Asasi Manusia di Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health di Baltimore, mengatakan masih belum jelas bagaimana junta militer Myanmar berencana untuk mengatasi pandemi Covid-19 tersebut.

Mon mendesak PBB untuk menyerukan pembentukan zona larangan terbang di daerah-daerah Myanmar yang terkena dampak konflik, yang juga telah mencatat adanya kasus Covid-19.

“Kami juga melihat kasus (Covid-19) di wilayah etnis, di mana ada beban ganda konflik dan krisis kemanusiaan yang meningkat," ujar Mon.

Baca juga: POPULER GLOBAL: Kiper Myanmar Cari Suaka di Jepang | Korut Krisis Pangan

"Upaya untuk mengirimkan pasokan dan peralatan medis ke daerah-daerah (terinfeksi Covid-19) itu telah diblokir oleh pasukan keamanan negara, yang selanjutnya melumpuhkan kapasitas tanggapan di sana,” katanya.

Ia menambahkan bahwa perlu mempertimbangkan kemungkinan didatangkannya pihak ketiga yang akan mengelola vaksinasi di Myanmar.