Khawatir Harga Melonjak, WHO Minta Negara Kaya dan Produsen Vaksin Hentikan Kesepakatan Bilateral

JENEWA, KOMPAS.com - Direktur Jendral Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengimbau pembuat vaksin Covid-19 dan negara-negara kaya yang membelinya, untuk "berhenti membuat kesepakatan bilateral."

Melansir AP pada Jumat (8/1/2021), Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan hal itu merugikan upaya yang didukung PBB untuk memperluas akses ke vaksin.

Menurutnya, 42 negara sekarang meluncurkan program vaksinasi Covid-19. Sebagian besar adalah kelompok negara dengan pendapatan perkapita tinggi dan beberapa negara berpenghasilan menengah.

Dia meminta negara-negara yang memiliki lebih banyak dosis vaksin daripada yang mereka butuhkan, untuk menyediakan fasilitas COVAX, proyek yang didukung PBB untuk menyebarkan vaksin secara luas ke seluruh dunia.

“Sekarang, kami juga melihat negara-negara berpenghasilan tinggi dan menengah yang merupakan bagian dari COVAX, membuat kesepakatan bilateral tambahan,” katanya kepada wartawan di Jenewa.

Baca juga: Netanyahu Teror Bos Pfizer dan Bayar Lebih Mahal untuk Kejar Pasokan Vaksin Covid-19

“Ini berpotensi menaikkan harga untuk semua orang dan berarti orang-orang berisiko tinggi di negara-negara termiskin dan paling terpinggirkan tidak mendapatkan vaksin.”

“Saya mendesak negara dan produsen untuk berhenti membuat kesepakatan bilateral dengan mengorbankan COVAX,” kata Tedros, direktur jenderal WHO.

Tedros juga mendesak produsen untuk menyediakan data tentang vaksin mereka. PBB membutuhkan data tersebut untuk membuat "daftar penggunaan darurat" yang dapat mempercepat distribusi vaksin.

“Kurangnya data semacam itu "menghalangi seluruh sistem pengadaan dan pengiriman," katanya.

Pejabat WHO, umumnya menghindari menunjuk negara dan perusahaan tertentu yang mereka butuhkan untuk bekerja sama. Tidak ada rincian pihak mana yang perlu berbuat lebih banyak untuk membantu memperluas akses ke vaksin.

Tetapi Kanada, misalnya, dikenal memiliki akses yang jauh lebih besar ke vaksin yang dibutuhkan penduduknya.

Sementara produsen mitra Pfizer dan BioNTech, belum mencapai kesepakatan untuk ambil bagian dalam Fasilitas COVAX milik WHO. Padahal vaksin produksinya adalah yang pertama mendapat persetujuan penggunaan darurat dari WHO dan negara-negara seperti AS dan Inggris.

Baca juga: Vaksin Covid-19 dari Pfizer-BioNTech Berhasil Lawan Varian Baru Virus Corona

Dr Bruce Aylward, Penasihat Khusus Eksekutif WHO, mengatakan 50 persen dari negara-negara berpenghasilan tinggi mendistribusikan vaksin, dan “nol persen” dari negara-negara miskin melakukan hal serupa.

“Itu bukan akses yang adil,” katanya.

Sharon Castillo, juru bicara Pfizer, mengatakan perusahaannya dan BioNTech "berkomitmen kuat untuk akses yang adil dan terjangkau" ke vaksin mereka untuk orang-orang di seluruh dunia.