Argentina Mulai Pajaki Orang Kaya untuk Bayar Penanganan Covid-19

BUENOS AIRES, KOMPAS.com - Peerintah Argentina dilaporkan mengesahkan aturan pajak baru yang akan menekan orang kaya guna membayar penanganan Covid-19.

Undang-undang yang dijuluki "pajak miliuner" itu disahkan pada Jumat (4/12/2020) dengan mereka yang mendukung 42 berbanding 26.

Melalui UU ini, mereka yang punya aset 200 juta peso (Rp 34,7 miliar), yang jumlahnya 12.000 orang, bakal diminta membayar biaya penanganan virus corona.

Baca juga: Akibat Pandemi Virus Corona, Kunjungan Wisatawan ke Kamboja Anjlok 76 Persen

Kebijakan itu diberlakukan setelah Argentina mencatatkan 1,5 juta kasus infeksi Covid-19, dengan hampir 40.000 di antaranya meninggal.

"Negeri Tango" menjadi negara kelima di dunia yang melaporkan lebih dari satu juta penularan corona pada Oktober, dilansir BBC Sabtu (5/12/2020).

Dengan populasi hanya sekitar 45 juta jiwa, Argentina menjadi negara terkecil yang mencapai satu juta penularan virus bernama resmi SARS-Cov-2 itu.

Penerapan lockdown membuat utang negara yang sudah dalam resesi sejak 2018 itu makin bertumpuk. Akibatnya, pengangguran dan kemiskinan meningkat.

Penggagas UU itu mengatakan, aturan yang senat sepakati pada Jumat hanya menyasar orang kaya yang jumlahnya 0,8 persen dari wajib pajak.

Para miliuner yang terkena aturan itu bakal membayar pajak progresif 3,5 persen, dan bertambah hingga 5,23 persen jika asetnya di luar negeri.

Kantor berita AFP melaporkan, dari dana yang terkumpul, sekitar 20 persen bakal digunakan untuk membiayai pengadaan alat medis.

Kemudian 20 persen mendanai kelompok usaha kecil-menengah, 20 persen beasiswa bagi pelajar, 15 persen pengembangan sosial, dan 25 persen eksplorasi gas alam.

Pemerintahan Presiden Alberto Fernandez yang adalah kalangan sayap kiri berharap, dana yang terkumpul mencapai 300 miliar peso (Rp 52 triliun).

Hanya saja, rencana mereka mendapat perlawanan dari kalangan oposisi, yang menyebut aturan tersebut bakal menghambat investasi asing.

Partai sayap kanan-tengah Juntos por el Cambio dengan sinis menyebut aturan yang disahkan oleh senat adalah bentuk penyitaan terhadap orang kaya.

Baca juga: Di Argentina Ada Agama yang Didirikan Khusus untuk Memuja Diego Maradona