Pilpres AS: Dampak terhadap Ekonomi Indonesia dan Konflik Laut China Selatan

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Kedua kandidat yang bersaing dalam pemilihan presiden (pilpres) Amerika Serikat dinilai memiliki pandangan yang berbeda 180 derajat dalam hal kebijakan ekonomi, perdagangan internasional, dan politik luar negerinya.

Lantas, apa dampak pemilu AS bagi Indonesia dan konflik di Laut China Selatan?

Melansir BBC Indonesia pada Senin (2/11/2020), salah satu topik utama yang menjadi sorotan banyak pemilih dan negara lain dalam pilpres AS adalah perang dagang dengan China.

Perang dagang ini secara tidak langsung menekan kinerja ekspor dan impor dunia, serta memberikan dampak negatif terhadap perekonomian global, termasuk ekonomi Indonesia.

Sejumlah ekonom di Indonesia meyakini, ekonomi Indonesia dan dunia akan sulit membaik jika Presiden Donald Trump kembali terpilih.

Kondisi akan berbalik, jika justru penantangnya dari Partai Demokrat, Joe Biden, yang terpilih menjadi presiden.

Pengamat hubungan Internasional dari Universitas Indonesia, Makmur Keliat, mengatakan meski tidak ada dampak langsung dari pemilu AS terhadap Indonesia, dia memandang Indonesia akan diuntungkan jika tak ada lagi perang dagang antara AS dan China, seperti yang terjadi selama 4 tahun terakhir di bawah pemerintahan Trump.

"Kita harus mencatat dengan jelas bahwa kita tidak terlalu penting bagi Amerika secara perdagangan, tetapi kita menganggap Amerika Serikat penting bagi kita secara perdagangan dan investasi," ujar Makmur kepada BBC News Indonesia, Senin (26/10/2020).

"Bagi Indonesia hubungan akan menjadi lebih baik, jika Amerika dan China dalam hubungan yang lebih bersifat kerjasama daripada konflik," lanjutnya kemudian.

Berdasarkan sejumlah jajak pendapat, posisi Biden di atas angin untuk memenangi pemilu di AS. Jika Biden terpilih, diproyeksikan akan menormalisasi hubungannya dengan China. Namun hasil akhir pemilu bisa jadi lain, seperti yang terjadi pada pilpres AS 2016.

Baca juga: Pilpres AS: Bagaimana jika Trump dan Biden Tak Memperoleh 270 Electoral College sebagai Syarat?

Siapa yang lebih diinginkan untuk menang?

Ekonom dari Samuel Sekuritas Indonesia, Ahmad Malik Zaini, mengatakan jika Trump kembali terpilih, dia kemungkinan akan kembali memangkas pajak seperti yang sudah dia lakukan pada periode sebelumnya.

Pada saat yang sama, stimulus fiskal yang direncanakan Trump dalam periode 2021-2024 hanya akan terbatas sekitar 334 miliar dollar AS (Rp 4,9 kuadriliun), sebagai konsekuensi berlanjutnya pemotongan pajak yang membuat penerimaan negara lebih rendah.

Sedangkan pesaingnya dari Partai Demokrat, Joe Biden, dalam manifesto kebijakan ekonominya menegaskan akan melakukan kebijakan yang berbeda 180 derajat dengan Trump, seperti menaikkan berbagai macam pajak, termasuk pajak korporasi yang diperkirakan akan naik 15 persen seperti sebelum era Trump dan pajak pendapatan.

Dari sisi belanja negara, Biden yang pernah menjabat sebagai wakil presiden pada era Presiden Barack Obama berjanji memberikan stimulus fiskal yang jauh lebih besar dibanding Trump, yakni sekitar 2,5 triliun dollar AS (Rp 36,5 kuadriliun) selama periode 2021-2024.

"Karena ekonomi Amerika merupakan 30 persen dari ekonomi dunia. Maka, ketika AS melakukan stimulus besar pasti dampaknya akan cukup besar bagi negara emerging market, maupun di seluruh dunia," jelas Ahmad Malik.

Konsekuensi jika Trump menjadi presiden lagi, ujar Ahmad, kemungkinan pemulihan ekonomi akan jauh lebih lamban. Namun, jika Biden yang terpilih, pemulihan ekonomi dunia akan semakin cepat.

Laporan terbaru lembaga riset Moody's Analytics memproyeksikan ekonomi AS akan tumbuh lebih tinggi jika Biden sebagai presiden AS, yakni naik 4,2 persen pada periode 2020-2014.

Sementara, jika Trump kembali terpilih, ekonomi AS diproyeksikan hanya akan tumbuh sebesar 3 persen pada periode yang sama.

Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi global sejak 2019 telah mengalami penurunan akibat perang dagang Amerika Serikat dengan China.

Perlambatan ekonomi pada 2020 pun diperburuk oleh menyebarnya virus corona yang saat ini telah menjangkiti 213 negara. Bahkan, Indonesia sebagai negara berkembang harus merasakan kontraksi minus 5,23 persen pada kuartal III-2020.

Adapun Dana Moneter Internasional (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 menjadi minus 1,5 persen, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya pada Juni sebesar minus 0,3 persen.

Baca juga: Trump Klaim Menang Pilpres AS meski Penghitungan Belum Selesai

Apa dampaknya bagi ekonomi dan perdagangan Indonesia?

Dari sisi perdagangan internasional, menurut Ahmad Malik, jika Trump kembali ke Gedung Putih dia akan melanjutkan perang dagang dengan China.

Sementara Biden akan cenderung akan mengatasi sengketa perdagangan dengan China secara multilateral, melalui organisasi perdagangan dunia (WTO).

"Kalau Biden yang terpilih, mungkin isu perang dagang antara AS dan China akan lebih sedikit mengalami penurunan tensinya."

"Jadi pertumbuhan ekonomi akan lebih kencang, harga komoditas dunia seperti nikel, minyak, CPO, juga logam seperti emas akan lebih tinggi ketimbang kalau Trump yang terpilih," kata Ahmad Malik.

Senada, ekonom dari Insitute for Development of Economic and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira mengatakan perang dagang AS dan China telah menyebabkan "guncangan besar" baik secara langsung maupun tidak langsung pada Indonesia.

"Amerika Serikat juga melakukan pengetatan terhadap barang-barang impor dari negara-negara selain dari China. Artinya Indonesia ditargetkan sebagai negara yang mengalami penyesuaian hambatan dagang, baik tarif maupun non tarif," katanya.

Pengenaan bea masuk ini membuat produk Indonesia menjadi tidak kompetitif. Sebab, harga produk yang diekspor tersebut akan lebih mahal sehingga dikhawatirkan akan kalah bersaing.

"Kita berharap siapapun nanti yang terpilih kebijakannya tidak sama dengan kebijakan yang diambil Donald Trump pada periode pertama," jelas Bhima kemudian.

Baca juga: Pilpres Amerika: Biden Unggul Sementara 238 Suara Elektoral

Akan tetapi, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Shinta Kamdani, memandang "Indonesia bukan mitra dagang yang cukup signifikan bagi Amerika Serikat",

Sebab bagi AS, Indonesia merupakan mitra dagang ke-50 di daftar mitra dagangnya.

"Jadi kemungkinan siapa pun yang jadi presiden AS memang tidak akan punya kebijakan dagang khusus terhadap Indonesia," kata dia.

Namun bagi Indonesia, Amerika merupakan salah satu tujuan utama ekspor nonmigas Indonesia selain China dan Uni Eropa.

Lima produk ekspor andalan Indonesia ke Amerika Serikat adalah produk pakaian, hasil karet, alas kaki, produk elektronik, dan furnitur.

Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan neraca perdagangan Indonesia pada September mengalami surplus 2,44 miliar (Rp 35,5 triliun), melanjutkan tren surplus lima bulan berturut-turut sejak Mei lalu.

Negara-negara mitra dagang utama Indonesia seperti Amerika Serikat (AS), India, dan Filipina menyumbang surplus nonmigas terbesar selama September 2020 yang jumlahnya mencapai 2,13 miliar dollar AS (Rp 31 triliun).

Dalam keterangan tertulis, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan perkembangan kinerja ekspor maupun impor Indonesia pada Juli-September 2020 yang cenderung menguat merupakan indikasi kuat bahwa perekonomian Indonesia akan segera kembali pulih dan titik kritis dampak negatif pandemi Covid-19 telah berlalu.

"Selain itu, sektor perdagangan luar negeri akan menjadi salah satu penopang membaiknya perekonomian Indonesia pada triwulan III 2020," kata dia.

Baca juga: Kunci Pilpres AS 2020: Demografi

Peluang investasi dari perang dagang

Akan tetapi, jika Trump kembali terpilih, tensi perdagangan antara AS dan China diperkirakan akan terus memanas, kendati telah beberapa kali ada upaya untuk meredakan ketegangan perdagangan antara kedua negara.

Bea masuk yang tinggi bagi produk impor dari China akan semakin memberatkan investor asing yang memiliki pabrik di China.

Ini membuat mereka terpaksa melirik negara lain yang mampu menampung mereka menjadi investor.

Shinta Kamdani, yang juga Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menganggap hal ini sebagai peluang.

"Kami melihat ini sebagai peluang Indonesia untuk mengambil alih, makanya kita selalu ngomong relokasi pabrik dari China, ini yang sekarang kita ambil tidak hanya dari Amerika Serikat, Jepang, Korea dan lain-lain," ujar Shinta.

"Ini yang menjadi peluang menurut kami, ASEAN sebagai manufactor hub dan Indonesia salah satunya sebagai negara ASEAN yang bisa menjadi bagian dari relokasi," jelasnya kemudian.

Senada, Bhima Yudhistira dari INDEF mengatakan posisi Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN membuat Indonesia menjadi pasar dagang dan tujuan investasi yang potensial terlepas dari siapa pun presiden yang memimpin Amerika Serikat.

"Mereka pasti akan melihat Indonesia sebagai battleground dari kepentingan antara China dan negara-negara Barat," kata Bhima.

Baca juga: Pilpres AS: Joe Biden Janjikan Pendukungnya Mereka Bakal Menang

Jika Amerika Serikat melepas kepentingan di Indonesia begitu saja, maka pasar Indonesia akan didominasi China.

"Jadi untuk balancing itu, Joe biden akan lebih cerdas untuk mengambil sikap dengan menggandeng Indonesia. Saya melihat ada peluang perbaikan," lanjut Bhima.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan setidaknya ada 143 perusahaan yang siap merelokasi investasi pabriknya dari China.

Perusahaan-perusahaan itu berasal dari Amerika Serikat, Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong dan China dengan potensi penyerapan tenaga kerja lebih dari 300 ribu.

Lima hari menjelang pilpres AS, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo berkunjung ke Indonesia, setelah sebelumnya Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi AS beberapa pekan sebelumnya.

Dalam konferensi pers bersama dengan mitranya dari Indonesia, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan kedua negara sepakat memperkuat kerja sama.

"Kami sepakat bahwa kedua negara dengan skala ekonomi seperti yag kami miliki, bisa melakukan lebih banyak perdagangan lagi. Akan ada lebih banyak investasi di sini dari Amerika Serikat, terutama dalam sektor digital, energi dan infrastruktur," jelas Pompeo pada Kamis (29/10/2020).

Baca juga: Pilpres Amerika, Trump Berpeluang Baik dan Optimistis Menang

Mencari dukungan Indonesia di Laut China Selatan?

Dalam kesempatan yang sama, dia meneguhkan visi kedua negara akan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka dan memuji "tindakan tegas" Jakarta dalam melindungi kedaulatannya di perairan sekitar Kepulauan Natuna yang diklaim China sebagai wilayahnya.

"Saya berharap dapat bekerja sama dalam cara-cara baru untuk memastikan keamanan maritim dan melindungi rute perdagangan tersibuk di dunia itu," kata Pompeo

Sementara, Menteri Luar Negeri Reto Marsudi menegaskan bagi Indonesia, "Laut China Selatan harus dijaga sebagai laut yang stabil dan damai".

Istilah "Indo-Pasifik" menggambarkan visi geopolitik baru Presiden AS Donald Trump untuk Asia, yang menekankan kebangkitan India di hadapan meningkatnya pengaruh China.

Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa di Kementerian Luar Negeri, Ben Perkasa Drajat, memandang Indonesia dan ASEAN sangat penting bagi AS, "terutama dalam situasi saat ini ketika ada kemungkinan peralihan kekuasaan di AS".

"Masalah lainnya adalah bagaimana membendung, bagaimana menyeimbangkan persaingan AS dan China di kawasan, yang tercermin dalam situasi di Laut China Selatan. Itu mikro kosmos bagaimana persaingan AS-China," ujar Ben dalam diskusi US Post-Election Foreign Policy in South Asia pada Kamis (22/10).

Akan tetapi, seperti ditegaskan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi September lalu, Indonesia berpijak pada politik luar negeri bebas aktif dan tidak pernah mengizinkan militer asing beroperasi di negaranya.

Baca juga: Pilpres AS: Percobaan Ketiga Joe Biden demi Menjadi Presiden

"Secara tegas saya ingin menekankan bahwa sesuai dengan garis dan prinsip politik luar negeri Indonesia, maka wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun," ujar Retno dalam konferensi pers awal September lalu.

Pernyataan tegas Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, merupakan tanggapan atas laporan Pentagon berjudul "Military and Security Development Involving the People's Republic of China 2020".

Dalam laporan itu, Indonesia disebut akan dijadikan salah satu negara yang menjadi target lokasi fasilitas logistik militer China, bersama dengan negara-negara lain seperti Myanmar, Thailand, Singapura dan Sri Lanka.

Sementara, pakar ilmu politik dari University of Tennessee-Knoxville, Profesor Brandon Prins, berargumen terlepas dari siapapun yang memenangi pilpres, keterlibatan AS dalam isu Indo-Pasifik akan semakin dalam karena signifikansi Asia bagi Amerika dan ekonomi global, serta kepentingan keamanan AS di kawasan itu.

"Menurut saya, strategi AS ke depan tentu saja untuk memenangkan kembali dukungan dari Asia untuk kepemimpinan AS, mungkin akan ada dorongan terhadap keamanan kolektif di antara negara-negara Asia Pasifik terlepas dari siapa yang menjabat," ungkap Prins.

"Jelas akan ada lebih banyak kemitraan multilateral, jika Biden menang, dan menurut saya ke depan perlu ada pengakuan bahwa sebagian besar negara di Indo Pasifik tidak benar-benar ingin dipaksa untuk memilih AS atau China," ujar Prins kemudian.