Dubes RI untuk AS Muhammad Lutfi Serahkan Surat Kepercayaan kepada Presiden Trump

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) Muhammad Lutfi berkunjung ke Gedung Putih untuk bertemu dengan Presiden Donald Trump, Jumat (18/9/2020).

Kedatangan Dubes M. Lutfi ke Gedung Putih adalah untuk menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada Presiden Trump, yang sekaligus akan memulai masa tugasnya sebagai dubes RI untuk AS.

M. Lutfi yang datang didampingi istri, Bianca Adinegara ditemui Trump di Ruang Oval, ruang kerja Presiden AS di Gedung Putih.

Pada kesempatan tersebut M. Lutfi yang menggantikan Dubes sebelumnya, Mahendra Siregar, menyampaikan salam hangat dari Presiden RI Joko Widodo dan rakyat Indonesia kepada Trump dan rakyat AS.

Sementara itu, M. Lutfi yang sebelumnya mantan Menteri Perdagangan sekaligus mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat (AS), pada Senin, 14 September 2020 lalu.

Baca juga: WNI di AS Antusias Ikuti Peringatan Nuzulul Quran Bersama KBRI Washington

Dalam pengembanan tugasnya, M. Lutfi memiliki program prioritas, yaitu memastikan bahwa AS memperpanjang persetujuan fasilitas pembebasan tarif bea masuk (generalized system of preference/GSP) ke Indonesia.

Selain itu, akan memulai pembicaraan untuk negosiasi terkait perjanjian dagang bebas terbatas atau limited trade deal dengan AS.

“Saya akan mendorong dan memastikan bahwa persetujuan GSP diperpanjang. Lalu, memulai pembicaraan negosiasi daripada limited trade deal, yaitu barang-barang di AS yang pajaknya kurang dari 5 persen bisa di-nol persenkan tanpa melalui kongres. Kita memulai negosiasi itu segera, itu prioritas,” ujar M. Lutfi seperti yang diterima Kompas.com, Sabtu (19/9/2020).

Seperti diketahui, Indonesia berada di urutan ketiga negara yang banyak memanfaatkan fasilitas GSP AS.

Sekitar 14,9 persen ekspor Indonesia ke AS memanfaatkan fasilitas tersebut. Saat ini, Indonesia tengah menunggu hasil review yang dilakukan pemerintah AS melalui United States Representiative (USTR) terkait pemberian fasilitas GSP.

Baca juga: Upacara Memorial George Floyd Berjalan Damai, KJRI Chicago Pastikan WNI Aman

M. Lutfi memastikan diplomasi ekonomi dengan Negara "Paman Sam" akan diperkuat ke depannya.

Seiring era baru perdagangan internasional, lanjutnya, pihaknya menyadari bahwa bila ingin menjual barang atau produk ke pasar AS, maka Indonesia juga mesti membeli produk AS.

“Saya juga ingin memastikan produk-produk AS bisa berkompetisi di pasar Indonesia. Karena pasar kita besar dan prospektif, saya akan memastikan bahwa AS mengetahui bahwa Indonesia selalu memperbaiki iklim investasi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Dubes RI itu bertekad untuk memastikan bahwa investor-investor AS mengetahui dengan baik perbaikan iklim investasi di Tanah Air dan menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan investasi dari perusahaan-perusahaan asal negara Adidaya tersebut.

Sebenarnya, minat investor AS untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan investasi telah tercermin dari langkah Kimberly-Clark Corporation, pionir produk konsumen global yang bermarkas di Texas, AS.

Kimberly mengumumkan akan mengakuisisi Softex Indonesia dengan nilai transaksi tunai 1,2 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 17,7 triliun, dari sekelompok pemegang saham termasuk CVC Capital Partners Asia Pacific IV.

“Pada akhir era-70an mereka salah satu perusahaan pertama yang investasi besar di Indonesia. Sekarang mereka sudah mulai lagi. Dengan modalitas baru, dengan membuka pasar kita ternyata banyak investasi masuk. Mudah-mudahan mereka membuka pasar baru sekaligus menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi,” papar M. Lutfi.

Baca juga: Suhu California Hampir Capai 50 Derajat Celsius, KJRI LA Rilis Imbauan untuk WNI

Jejak karir

Sebelum menjadi Dubes RI untuk AS, Lutfi memiliki jejak karir yang panjang. Pria kelahiran Jakarta 51 tahun yang lalu ini lahir dari pasangan Firdaus Wadjdi dan Suhartini dan mengawali karirnya sebagai seorang pengusaha bersama beberapa rekannya, Erick Tohir (kini Menteri BUMN), Wishnu Wardhana, dan Harry Zulnardy. Mereka berinisiatif mendirikan Mahaka Group.

Saat usianya 29 tahun, Lutfi dipercaya untuk menjadi Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia untuk Jakarta Yang Lebih Baik (HIPMI JAYA) periode 1998-2001.

Selama empat tahun berikutnya (2001–2004), M. Lutfi diberi kepercayaan lebih besar menjadi Ketua Nasional HIPMI.

Mengantongi gelar sarjana di bidang Economics dari Purdue University, AS, M. Lutfi ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk masuk ke dalam Kabinet Indonesia Bersatu pada 2005.

Posisi yang ditempatinya saat itu di kabinet tersebut sebagai Kepala BKPM. Saat itu usianya masih 36 tahun dan Lutfi tercatat sebagai Kepala BKPM termuda yang pernah dimiliki negeri ini.

Baca juga: Kebakaran Hutan di Pantai Barat AS, KJRI LA Pastikan WNI Aman

Saat memimpin BKPM, Lutfi dinilai berhasil membawa Indonesia masuk dalam 25 Daftar Teratas Tempat Tujuan Investasi versi ATKearney pada edisi nomor 21.

Di bawah kendali Lutfi, Indonesia bahkan diakui oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) sebagai salah satu negara berkembang terbaik.

Di BKPM, M. Lutfi telah memperkenalkan aspek keterbukaan penuh dan memprakarsai pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), yang saat ini menjadi sumber daya tarik bagi para investor asing.

Pada 2008, M. Lutfi mendapat penghargaan sebagai Pemimpin Muda yang Berpengaruh oleh The World Economic’s Forum’s Young Global Leaders.

Lutfi juga menerima penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana, yaitu salah satu penghargaan tertinggi di Indonesia yang diberikan untuk anggota masyarakat sipil.