Protes Pecah Setelah Ledakan Mengguncang Ibu Kota Lebanon, Tuntut Pemerintah Mundur

BEIRUT, KOMPAS.com - Protes anti-pemerintahan meletus di gedung parlemen di Beirut, Lebanon, Kamis (6/8/2020) malam.

Aksi unjuk rasa tersebut terjadi dua hari pasca-ledakan yang mengguncang Beirut pada Selasa (4/8/2020).

Puluhan orang melakukan pelemparan batu sedangkan polisi menembakkan gas air mata ke kerumunan massa sebagaimana dilansir dari CBS News, Jumat (7/8/2020).

Banyak orang Lebanon menyalahkan para pejabat Lebanon atas ledakan di Beirut yang menyita perhatian seluruh dunia tersebut.

Para pengunjuk rasa memprotes para pejabat karena dituduh salah mengurusi negara dan menuduh mereka korup sehingga menggiring Lebanon ke ambang kehancuran perekonomian.

Pada Kamis pagi, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengunjungi Lebanon dan menjanjikan bantuan.

Baca juga: Viral, Foto Momen Terakhir 3 Pemadam Kebakaran Sebelum Ledakan di Beirut, Lebanon

Namun, dia memperingatkan bahwa dia tidak akan memberikan "cek kosong” terhadap apa yang disebutnya sebagai sistem yang tidak lagi dipercaya rakyat.

Secara mencolok, Macron bahkan meminta rakyat Lebanon untuk menciptakan “tatanan politik baru”.

Tatanan politik baru

Saat Macron berjalan melewati salah satu kawasan yang paling parah terkena dampak ledakan, Gemmayzeh, kerumunan massa berkumpul di sekitarnya.

Mereka meneriakkan kemarahan mereka dan meneriakkan "Revolusi!" dan "Rakyat ingin menjatuhkan rezim!".

Pemimpin Prancis itu mengatakan kepada mereka bahwa dia akan mengusulkan "pakta politik baru" ketika dia bertemu dengan pemerintah Lebanon.

Baca juga: Presiden Lebanon Sudah Tahu soal Amonium Nitrat 3 Pekan Sebelum Meledak di Beirut

“Saya akan kembali pada 1 September dan jika mereka tidak dapat melakukannya, saya akan bertanggung jawab atas Anda," sambung Macron.

Dia juga berjanji bahwa bantuan Perancis akan diberikan dengan transparansi dan "tidak akan jatuh ke tangan koruptor".

Salah seorang wanita berteriak kepada Macron bahwa Macron sendiri duduk bersama pemerintah Lebanon.

Namun Macron buru-buru membantah tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa kehadirannya dimaksudkan untuk membantu rakyat Lebanon, bukan pemerintah Lebanon.

Sementara itu, tidak ada politikus Lebanon yang dilaporkan mengunjungi daerah pemukiman yang rusak akibat ledakan sebelum Macron meski Presiden Lebanon Michel Aoun dan yang lainnya mengunjungi pelabuhan tersebut.

Baca juga: Presiden Lebanon: Ledakan di Beirut karena Rudal atau Bom

Beberapa jam setelah Macron meninggalkan Gemmayzeh, Menteri Kehakiman Lebanon Marie-Claude Najm mencoba berkunjung.

Namun Marie-Claude langsung diusir dari Gemmayzeh oleh orang-orang.

Setelah melakukan pembicaraan dengan para pemimpin Lebanon, Macron mengumumkan bahwa Perancis akan menyelenggarakan konferensi dengan negara-negara lain beberapa hari mendatang.

Negara-negara tersebut seperti Amerika Serikat (AS), negara di Eropa, beberapa negara di Timur Tengah, dan negara pendonor bantuan lain.

Mereka akan membahas mengenai berbagai macam bantuan yang akan disalurkan kepada Lebanon.

Baca juga: Diduga Ada Andil di Balik Ledakan Lebanon, 16 Staf Pelabuhan Beirut Ditahan

Macron menegaskan bahwa bantuan tersebut harus dikelola dengan “jelas dan transparan” oleh pemerintah Lebanon agar disalurkan kepada rakyat Lebanon.

Berjuang untuk bertahan hidup

Ledakan dahsyat hari Selasa terjadi saat rakyat Lebanon bertubi-tubi dihantam oleh angka kemiskinan dan pengangguran yang meroket akibat krisis ekonomi.

Hanya sedikit sekali orang yang memiliki kemampuan untuk membangun kembali rumah dan bisnis mereka.

Rumah sakit di Beirut tetap kewalahan menampung jumlah korban luka-luka terluka dan ada kekhawatiran lonjakan kasus virus corona.

Baca juga: Korban Tewas dari Ledakan Dahsyat di Beirut, Lebanon Kini Mencapai 149 Orang

Pada Jumat, AS menjanjikan bantuan bencana senilai lebih dari 17 juta dollar AS (Rp 250 miliar).

Negara-negara di Eropa dan Asia juga mengirimkan dokter, peralatan medis, atau rumah sakit lapangan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis mengatakan bahwa telah mengeluarkan 9 juta dollar AS (Rp 132 miliar) dari dana daruratnya untuk Lebanon.

Selama lebih dari 10 tahun, para pejabat, kelompok pengawas, dan media Lebanon telah melaporkan korupsi yang meluas di Pelabuhan Beirut, termasuk penyuapan dan penyembunyian barang dagangan dari bea masuk atau pajak.

Baca juga: Ledakan Dahsyat di Beirut Diragukan Dapat Menjadi Katalisator Perubahan Politik Lebanon