Cabut Perlindungan Kesehatan Transgender, Administrasi Trump Dikecam Aktivis

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Pihak Administrasi pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berasal dari grup agama konservatif mencabut perlindungan kesehatan untuk warga transgender.

Peraturan perlindungan kesehatan untuk transgender terdapat di era pemerintahan Barack Obama. Hal itu bertujuan untuk melindungi warga transgender AS dari diskriminasi dalam perawatan kesehatan.

Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan mengatakan bahwa pihak mereka akan memberlakukan perlindungan diskriminasi jenis kelamin, "sesuai dengan makna yang jelas dari kata 'seks' sebagai laki-laki atau pun perempuan dan sebagaimana ditentukan secara biologis."

Keterangan itu merupakan pembaharuan dari era Obama.

Baca juga: Trump: Secara Umum, Chokehold Harus Dilarang, tapi...

Sementara pihak LGBTQ mengatakan perlindungan secara eksplisit diperlukan untuk mereka yang membutuhkan perawatan penggantian kelamin dan untuk para transgender yang membutuhkan perawatan penyakit umum seperti diabetes mau pun masalah jantung.

Pihak konservatif mengatakan pemerintahan Obama telah melebihi otoritas hukum dalam menafsirkan gender secara luas.

Perubahan aturan itu terjadi di tengah Month Pride LGBTQ di mana para aktivis dan anggota parlemen Demokrat mencatat bahwa pada Jumat kemarin merupakan peringatan empat tahun penembakan massal di kelab malam Gay Pulse di Orlando, Florida yang menewaskan 49 orang.

Ketua DPR AS, Nancy Pelosi dalam komentarnya mengatakan, "Kebebasan beragama bukanlah pembenaran untuk kebencian dan kefanatikan, dan setiap warga Amerika berhak untuk mencari dan mendapatkan perawatan tanpa perlu diintimidasi atau merasa takut."

Baca juga: Dikritik Tidak Hormati Juneteenth, Trump Tunda Kampanye di Tulsa

Asosiasi Medis Amerika dengan sangat kuat mengkritik sikap administrasi Trump. Presiden kelompok itu Dr Susan Bailey, mengatakan,

"Pemerintah federal seharusnya tidak pernah membuat warganya menjadi lebih sulit dalam mengakses perawatan kesehatan, selama pandemi mau pun pada waktu lainnya."

Kelompok dari Pusat Hukum Wanita Nasional (ACLU) mengatakan aturan baru juga menolak aborsi yang sebenarnya legal dalam prosedur medis.

"Tidak ada yang boleh merasa takut ditolak oleh penyedia medis karena siapa mereka atas keputusan kesehatan pribadi yang telah dibuat," ujar Fatima Goss Graves, presiden ACLU.

Pihak ACLU mengatakan telah bergerak untuk mencegah pencabutan perlindungan bagi transgender. Sementara pihak kelompok hak sipil LGBTQ Lambda Legal mengatakan akan menuntut.

Baca juga: Foto Op Bersama Trump Depan Gereja, Jenderal Ini Akui Kesalahannya

Lebih dari 1.5 juta warga Amerika mengidentifikasi diri mereka sebagai transgender berdasarkan Williams Institute, lembaga yang berfokus pada kebijakan LGBT di Sekolah Hukum UCLA.

Sebanyak 4.5 persen lainnya diidentifikasi sebagai lesbian, gay, biseksual dan transgender berdasarkan keterangan Gallup.